Medan | GeberNews.com -Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (PW Isarah Sumut), Abdul Thaib Siahaan, menanggapi insiden viral yang melibatkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Dalam video yang beredar, terlihat petugas Dishub memiting kepala seorang Satpam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumatera Utara. Kejadian ini dipicu oleh masalah parkir di depan Kantor Dinas P3AKB di Jalan Iskandar Muda, Medan.
Korban dalam insiden tersebut, Ramdanisyah, yang merupakan satpam di Dinas P3AKB Sumut, telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru dengan nomor laporan STTLP/726/VIII/2024/SPKT SEK MDN BARU.
“Kami dari Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumut meminta pihak berwenang untuk menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh petugas Dishub Kota Medan. Jangan sampai Peraturan Wali Kota (Perwal) yang bermasalah dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena terhadap masyarakat,” ujar Abdul Thaib Siahaan kepada media di Kantor PW Al Washliyah Sumut, Rabu (14/08/24).
Lebih lanjut, Abdul Thaib Siahaan mendesak agar para petugas Dishub yang terlibat segera dipecat. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak citra Dinas Perhubungan dan dapat membahayakan kenyamanan serta keamanan warga Kota Medan.
“Sosialisasi yang dilakukan terkesan penuh kekerasan. Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun atas nama Pemerintah Kota Medan, terutama dari instansi terkait. Mereka digaji oleh masyarakat, dan jika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, lebih baik dicopot dan dipecat!” tegasnya.
PW Isarah Sumut juga mendukung langkah Ombudsman Sumut yang telah menyurati Wali Kota Medan pada Senin (22/07/24) lalu, meminta penjelasan terkait Parkir Berlangganan yang dianggap menimbulkan banyak masalah sosial dan benturan di masyarakat.
Menutup pernyataannya, Abdul Thaib Siahaan menggemakan dukungan terhadap Ketua DPRD Medan yang juga mendesak pembatalan Perwal Nomor 26 Tahun 2024. Ia menilai kebijakan parkir berlangganan tersebut hanya menambah beban bagi pemilik kendaraan dan menyebabkan konflik di tengah masyarakat.
(dodi.r)
