“Skema ‘Kue Media’ DPRD Kota Medan Dikecam! Wartawan Senior & Ketua FJP Desak Bongkar Total Sistem Kotor di Sekretariat”
Medan | GeberNews.com – Gegara pernyataan nyeleneh dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kasi Humas Media DPRD Kota Medan, Ika Safitri, dunia jurnalistik Sumatera Utara mendidih. Pasalnya, Ika menyebut bahwa kerja sama media harus lebih dulu mendapat restu dari koordinator grup wartawan. Pernyataan ini langsung disambar Efendy Naibaho, wartawan senior yang dikenal vokal dalam membela kebebasan pers.
“Pernyataan itu bukan hanya ngawur, tapi juga berpotensi menyesatkan dan melecehkan profesi wartawan. Humas bukan calo proyek media!” tegas Efendy, Rabu (16/4/2025).
Efendy bahkan menuntut Sekretaris DPRD Kota Medan, M. Ali Sipahutar, S.STP., M.AP. dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal total menjaga marwah komunikasi publik yang profesional dan adil.
“Kalau seorang sekwan tak mampu menjaga sistem tetap netral, maka jangan salahkan publik bila mendesak pencopotan. Hancur sistem kalau begini terus,” tambahnya.
Efendy menyebut, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan media meminta persetujuan koordinator wartawan untuk bekerja sama dengan lembaga negara.
“Ini bukan era kolonial. Jangan benturkan wartawan demi bagi-bagi jatah iklan. Ini cara-cara primitif yang harus diberantas,” geramnya.
Tak tanggung-tanggung, Efendy menyerukan agar Dewan Pers dan organisasi profesi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut praktik-praktik kotor dalam manajemen informasi di DPRD Kota Medan.
“Jika dibiarkan, maka informasi publik akan dikendalikan oleh segelintir oknum dengan dalih koordinasi. Ini skema mafia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti istilah “wartawan unit” sebagai bentuk pengkotakan dan diskriminasi yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999.
Roy Gultom: Jangan Bawa Humas Jadi Alat Transaksi
Ketua Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP), Roy Syamsul Gultom, tak tinggal diam. Ia mengecam keras pernyataan Ika Safitri dan memperingatkan agar fungsi kehumasan tidak dijadikan alat kepentingan kelompok.
“Humas itu jembatan informasi, bukan makelar kepentingan. Kalau tidak bisa profesional, silakan mundur!” cetus Roy saat ditemui di Kopi Koktong Medan.
Roy menilai, praktik eksklusif dalam pengelolaan informasi hanya akan menciptakan ruang gelap yang penuh transaksi dan manipulasi.
“Era digital menuntut transparansi. Bukan saling kunci informasi dan jadi calo anggaran iklan. Ini menjijikkan,” ucapnya tajam.
Roy pun meminta agar semua pihak, baik pejabat maupun wartawan, menjaga marwah profesi dan tidak menodai semangat reformasi pers.
Dodi Suara Prananta
