Medan | GeberNews.com – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan bagi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, kini menjadi sumber kekecewaan bagi para jurnalis lokal. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut (Kominfo Sumut) menerima kritik tajam setelah sejumlah jurnalis mengeluhkan kebijakan yang dinilai memberatkan dan menghalangi mereka untuk meliput ajang olahraga nasional ini.
Kebijakan yang mensyaratkan kepemilikan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi media oleh Dewan Pers dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak proporsional. “Ini bukan sekadar aturan, ini adalah pengekangan terhadap kebebasan pers yang seharusnya dilindungi undang-undang. Banyak dari kami yang sudah bertahun-tahun meliput, tapi sekarang justru dihalangi hanya karena belum ikut UKW. Ini benar-benar tidak adil!” ujar seorang jurnalis olahraga lokal di Medan pada Senin, 2 September 2024.
Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan serius, mengancam kualitas pemberitaan lokal tentang PON XXI. Hanya media yang memenuhi syarat administratif ketat yang diizinkan meliput, sementara jurnalis lainnya terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat berperan dalam liputan acara nasional yang penting ini.
“Keberagaman dalam pemberitaan adalah esensi dari media. Namun dengan kebijakan ini, Kominfo Sumut justru membungkam suara jurnalis lokal,” ujar seorang jurnalis lainnya dengan nada kesal.
Sejumlah organisasi jurnalis di Sumut turut melontarkan protes keras, menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya terang-terangan untuk menekan kebebasan pers dan menghalangi akses media lokal. “PON XXI harusnya menjadi momentum bersejarah bagi Sumut dan Aceh, tetapi kini jurnalis lokal justru dijauhkan dari momen ini. Kami mendesak Kominfo Sumut segera mencabut kebijakan yang membatasi ini dan memberikan akses yang adil bagi semua media,” tegas seorang pengurus organisasi pers di Sumut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kominfo Sumut belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang semakin keras. Para jurnalis mendesak agar kebijakan ini segera dievaluasi dan diubah, demi memastikan mereka dapat meliput PON XXI tanpa hambatan yang tidak masuk akal.
(Sumber: Redaksi)
