Medan | GeberNews.com-Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Fatoni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah merealisasikan 100% dana hibah untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
“Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp705 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rp223 miliar kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rp49 miliar kepada Polri, dan Rp22 miliar kepada TNI.
“Untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni. Dia memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik untuk KPU, Bawaslu, TNI, maupun Polri, telah 100% terealisasi.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan bahwa tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor, ataupun distribusi logistik.
Mendagri juga menyoroti bahwa Provinsi Sumut memiliki jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dia meminta Pemda setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Sejalan dengan Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri, dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada serentak. Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
Menkopolhukam juga menegaskan bahwa Pemda berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, termasuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hak pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.
“Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama,” kata Hadi.
Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
(dodi. r)
