Medan | GeberNews.com – Ketua Aliansi Masyarakat Pendukung Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (BAMPER HBS), Adi Warnan Lubis dengan tegas memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa yang nakal, terutama yang terlibat dalam tindakan tidak netral, merusak atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK), serta terlibat dalam praktik politik uang dan pembagian sembako yang tidak tepat waktu. Peringatan ini disampaikannya pada Sabtu pagi, 31 Agustus 2024, kepada media.
Adi Warman Lubis menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah termasuk dalam kategori tindak pidana. “Jika ada yang ketahuan atau tertangkap tangan, mereka akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini dilakukan agar mereka jera dan untuk memastikan kemenangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala dalam Pilgub Sumut 2024,” ujarnya.
Dalam upaya memastikan tidak adanya pelanggaran, Adi meminta agar tim hukum bersama relawan turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi di masing-masing daerah. “Diperlukan sinergi antara tim hukum dan relawan agar pemilihan dapat berjalan jujur dan adil. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Ketegasan ini, lanjut Adi, merupakan peringatan bagi ASN dan perangkat desa agar menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merugikan salah satu pihak. Aliansi Masyarakat Pendukung Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (BAMPER HBS), sebagai kontrol sosial, berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi ini agar berjalan bersih dan kemenangan dapat diraih dengan cara yang jujur serta sesuai aturan hukum.
Adi juga menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai upaya menjaga integritas demokrasi di Sumut. “Kami tidak akan membiarkan kecurangan dan tindakan tidak netral lainnya merusak proses demokrasi yang sedang berjalan. Setiap tindakan yang melanggar hukum harus mendapatkan ganjaran yang setimpal,” pungkasnya.
Adi juga menghimbau seluruh tim relawan dan masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan. “Hanya dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil,” tandasnya.
(Dodi. R)
