Medan | GeberNews.com – Silaturahmi 104 Pemimpin Redaksi (Pemred) dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution diduga diskriminatif. Agenda Silaturahmi Akbar yang digelar Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, hanya menghadirkan 104 pemred dari media cetak, online, hingga televisi, sesuai undangan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut.
Pembatasan jumlah undangan itu memantik kritik tajam. Di tengah derasnya sorotan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, langkah Kominfo Sumut membatasi kehadiran Pemred diduga memperkuat kesan diskriminasi.
Pemred GeberNews.com, Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos, dalam wawancara Minggu malam (24/8/2025) menegaskan keberatannya secara terbuka.
“Kenapa hanya 104 Pemred yang diundang? Media di Sumut ini ratusan jumlahnya. Kalau bicara silaturahmi, mestinya semua dirangkul, bukan dipilih-pilih. Jangan sampai ada kesan pemerintah hanya dekat dengan media tertentu,” tegas Dodi.
Ia menambahkan, undangan terbatas justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif baik di kalangan pers maupun publik.
“Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul. Ketika undangan dibatasi, publik bisa bertanya-tanya apa motif sebenarnya. Media adalah mitra strategis pemerintah, bukan hanya mereka yang dianggap nyaman. Kalau ingin transparan, buka pintu selebar-lebarnya, jangan eksklusif,” ujarnya tajam.
Menurut Dodi, di tengah suhu politik dan hukum yang memanas akibat OTT KPK, komunikasi pemerintah dengan media seharusnya bersifat inklusif.
“Silaturahmi jangan dijadikan panggung pencitraan. Ini harus jadi ruang keterbukaan. Kalau media dipilih-pilih, itu sama saja menutup mata terhadap kenyataan bahwa pers adalah kekuatan publik yang tidak bisa dikebiri,” tutupnya.
🟥 Redaksi | GeberNews.com
🗣️ Berani Mengungkap Fakta
