GeberNews

Bandar Lampung | GeberNews.com — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung mengeluarkan pesan resmi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 98. Ucapan dan pesan semangat disampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., bersama seluruh staf dan jajaran personel Ditlantas Polda Lampung.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran untuk menumbuhkan jiwa persatuan dan pengabdian kepada bangsa. Dalam penyampaiannya, Dirlantas mengajak seluruh anggota kepolisian generasi muda di lingkungan Ditlantas serta pemuda‑pemuda di wilayah hukum Polda Lampung untuk meneladani semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda pada tahun 1928.

“Semangat persatuan yang telah diwariskan para pendahulu tidak boleh padam, harus kita nyalakan kembali dan wujudkan dalam tugas sehari‑hari, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu‑lintas bagi masyarakat Lampung,” ujar Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, Rabu (28/10/2026).

Beliau menambahkan bahwa jiwa patriotik tidak hanya diucapkan pada hari peringatan saja, melainkan harus diwujudkan melalui sikap disiplin, semangat kerja yang gigih, serta rasa empati dan kepedulian terhadap kesulitan masyarakat.

Bagi para pemuda pengguna jalan, Dirlantas mengajak untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu‑lintas, menghindari perilaku berbahaya seperti balap liar, melanggar rambu‑rambu lalu‑lintas, dan selalu mengutamakan keselamatan diri maupun orang lain saat berkendara.

Selain itu, jajaran Ditlantas Polda Lampung menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen pemuda, komunitas jalan raya, dan instansi terkait untuk membangun budaya tertib berlalu liintas di wilayah Lampung.

Semangat sumpah pemuda juga menjadi dorongan bagi seluruh personel untuk selalu memberikan pelayanan yang baik, adil, dan penuh kepedulian kepada masyarakat.

Dirlantas berharap seluruh pemuda di Lampung dapat bersatu padu membangun daerah dan bangsa, serta menjadikan keselamatan di jalan raya sebagai bagian dari semangat pengabdian mereka kepada tanah air.

(Dodi Sembiring )

H. Makawi Adukan PN Jakarta Utara ke Bawas MA dan Ombudsman, Desak Pemeriksaan Jurusita dan Panitera

JAKARTA | GeberNews.com — Persoalan administrasi pemanggilan para tergugat dalam perkara perdata Nomor 640/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara berbuntut panjang. Setelah empat kali persidangan, proses pemanggilan tergugat disebut masih menghadapi kendala, meskipun pihak penggugat mengaku telah memperbaiki dan memverifikasi alamat yang dipersoalkan.

Merasa proses pencarian keadilan terhambat akibat persoalan administrasi yang terus berulang, H. Makawi akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengadukan persoalan tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Ombudsman Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Ketua PN Jakarta Utara pada Jumat (30/10/2026).

Pengaduan tersebut sekaligus menjadi desakan agar lembaga pengawas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas jurusita dan panitera yang menangani administrasi pemanggilan dalam perkara tersebut.

Alamat Disebut Tidak Dikenal, Penggugat Pertanyakan Kinerja Administrasi Pengadilan

Persoalan bermula dari keterangan bahwa alamat para tergugat tidak dikenal dalam proses pemanggilan persidangan.

Padahal, menurut pihak penggugat, alamat yang dimaksud telah diperbaiki dan keberadaannya telah dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Bahkan, pada Selasa (27/10/2026), tim kuasa hukum bersama sejumlah awak media mendatangi alamat di Jalan Jati Rawamangun Nomor 67 B, Jakarta Timur.

Dalam kunjungan tersebut, keberadaan alamat diklaim telah dikonfirmasi oleh Ketua RT, Ketua RW, Sekretaris RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan Babinsa, serta disaksikan anggota kepolisian setempat.

Temuan lapangan tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak penggugat mengenai penyebab terus berulangnya kendala pemanggilan.

Mengapa alamat yang disebut telah diverifikasi bersama perangkat lingkungan masih menjadi persoalan dalam administrasi pemanggilan pengadilan?

Pertanyaan inilah yang diharapkan dapat dijawab melalui pemeriksaan resmi oleh lembaga pengawas.

Meski demikian, keberadaan fisik suatu alamat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemanggilan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum acara. Keabsahan dan pelaksanaan pemanggilan tetap harus diperiksa berdasarkan dokumen serta prosedur yang berlaku.

H. Makawi Desak Bawas MA dan Ombudsman Periksa Jurusita serta Panitera

Melalui pengaduannya, H. Makawi meminta Bawas MA dan Ombudsman RI menelusuri secara menyeluruh proses administrasi pemanggilan para tergugat.

Pemeriksaan diharapkan mencakup relaas panggilan, bukti pengiriman surat, pencatatan administrasi perkara, serta pelaksanaan tugas petugas pengadilan yang bertanggung jawab terhadap proses pemanggilan.

Ia juga mendesak agar jurusita dan panitera yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut dimintai klarifikasi guna mengetahui penyebab kendala yang terus berulang.

“Jangan sampai ada permainan oknum yang membuat perkara ini terus berlarut-larut. Saya sudah mengikuti proses persidangan, alamat sudah diperbaiki, bahkan sudah kami datangi langsung dan dibenarkan aparat lingkungan. Saya meminta jurusita dan panitera diperiksa. Saya mencari keadilan dan kepastian hukum, bukan dipermainkan oleh persoalan administrasi yang terus berulang,” tegas H. Makawi.

Menurutnya, masyarakat yang mencari keadilan berhak memperoleh pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian prosedur.

Ia berharap pengaduan tersebut tidak berhenti sebatas laporan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Apabila ditemukan adanya kelalaian, penyimpangan prosedur, ataupun pelanggaran disiplin, pihak yang terbukti bertanggung jawab diharapkan mendapatkan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, dugaan adanya permainan oknum sebagaimana disampaikan pihak penggugat masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.

Empat Kali Persidangan, Kepastian Hukum Dipertanyakan

Berlarutnya persoalan pemanggilan setelah empat kali persidangan menjadi salah satu alasan utama H. Makawi menempuh jalur pengaduan.

Menurut pihak penggugat, kendala administratif yang terus berulang berpotensi memperpanjang proses penyelesaian perkara dan menambah beban bagi pihak yang sedang memperjuangkan haknya melalui pengadilan.

Karena itu, H. Makawi berharap pimpinan PN Jakarta Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Ia juga meminta agar proses administrasi pemanggilan dapat dievaluasi sehingga penyebab kendala diketahui secara jelas dan tidak kembali terulang pada persidangan berikutnya.

“Pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan. Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat masyarakat kehilangan kepastian hukum,” demikian penegasan H. Makawi mengenai harapannya terhadap proses peradilan.

Minta Majelis Hakim Pertimbangkan Putusan Verstek

Selain mendesak pemeriksaan administrasi, H. Makawi berharap majelis hakim yang menangani perkara tersebut mempertimbangkan kemungkinan penerapan putusan verstek apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.

Dalam hukum acara perdata, Pasal 125 ayat (1) HIR pada prinsipnya mengatur kemungkinan pemeriksaan dan putusan tanpa hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, sepanjang persyaratan hukum lainnya terpenuhi.

Sementara itu, Pasal 126 HIR memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pemanggilan kembali sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, penerapan putusan verstek tidak dapat dilakukan semata-mata karena tergugat tidak menghadiri persidangan.

Majelis hakim tetap harus memastikan keabsahan pemanggilan, kedudukan para pihak, serta terpenuhinya ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pihak penggugat berharap persoalan pemanggilan segera memperoleh kejelasan agar pemeriksaan perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Integritas Pelayanan Peradilan Jadi Sorotan

Pengaduan H. Makawi kepada sejumlah lembaga pengawas menjadi sorotan terhadap pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas administrasi peradilan.

Dalam sistem peradilan, jurusita memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak, sedangkan kepaniteraan menjalankan fungsi administrasi perkara sesuai tugas dan kewenangannya.

Oleh sebab itu, apabila muncul keberatan mengenai proses pemanggilan, pemeriksaan terhadap dokumen dan pelaksanaan prosedur menjadi langkah penting untuk memastikan apakah terdapat kesalahan administratif atau kendala lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Makawi berharap Bawas MA, Ombudsman RI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pimpinan PN Jakarta Utara dapat menindaklanjuti pengaduannya secara profesional, objektif, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan penggugat, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya pelayanan peradilan yang tertib, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari PN Jakarta Utara maupun pihak jurusita dan kepaniteraan terkait pengaduan serta persoalan pemanggilan yang disampaikan H. Makawi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi.

(Tim)

Medan | GeberNews.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, keberhasilan tersebut dibuktikan melalui raihan dua penghargaan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 28 – 30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Imigrasi Teraktif Kedua dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi. Tidak hanya itu, salah seorang petugas Pimpasa, Bayu Segara, juga berhasil meraih penghargaan sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Teraktif Keempat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, bersama perwakilan petugas Pimpasa, Bayu Segara. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol. Agus Waluyo, S.I.K., kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Dua penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi dan dedikasi jajaran Imigrasi Belawan dalam memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Melalui program tersebut, petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Bimtek Pimpasa Tahun 2026 juga menjadi forum strategis untuk meningkatkan kapasitas petugas, memperkuat koordinasi, serta membangun sinergi lintas instansi dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian. Sejumlah materi strategis disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri, BAIS TNI, serta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pembahasan meliputi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan calon pekerja migran, pemetaan potensi kerawanan wilayah, penguatan intelijen keimigrasian, hingga optimalisasi jaringan informasi berbasis masyarakat desa. Melalui pembekalan tersebut, petugas Pimpasa diharapkan semakin mampu mengenali potensi kerawanan sejak dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menjadi penghubung antara institusi imigrasi dan lingkungan desa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih oleh satuan kerja maupun petugas Pimpasa. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja, melainkan juga menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi dan mengoptimalkan peran Pimpasa sebagai penghubung antara Imigrasi dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang melalui kolaborasi bersama masyarakat dan instansi terkait”, ujarnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berkomitmen untuk terus mengembangkan Program Desa Binaan Imigrasi secara berkelanjutan. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi hukum, serta optimalisasi peran petugas Pimpasa akan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang responsif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan tugas keimigrasian tidak hanya diukur dari pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi, tapi juga dari kemampuan institusi untuk hadir di tengah masyarakat, mendeteksi potensi kerawanan, dan melakukan pencegahan sejak dini. Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, penguatan fungsi keimigrasian harus dilaksanakan secara proaktif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan diraihnya dua penghargaan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diharapkan semakin meningkatkan kualitas pengawasan, pelayanan, serta mengoptimalkan peran Pimpasa dalam mencegah TPPO dan berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Imigrasi Belawan dalam mewujudkan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, melalui pelayanan, perlindungan, dan pengawasan yang terus hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Dodi Rikardo Sembiring)