Jakarta | GeberNews.com – Kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah yang menyeret nama Badan Gizi Nasional (BGN) memicu polemik besar. Desakan pencopotan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, mengingatkan agar publik tidak terjebak pada isu politisasi.
Dalam wawancara khusus bersama GeberNews.com pada 2 Oktober 2025 di Jakarta, Azmi dengan tegas menolak upaya penggiringan opini yang dinilainya merugikan rakyat.
“Jangan hanya karena satu insiden, program dihentikan”
Azmi membuka perbincangan dengan nada serius.
“Stop politisasi kasus keracunan makanan. Kita harus jujur melihat bahwa di bawah kepemimpinan Pak Dadan, BGN sudah bekerja keras. Program makan bergizi gratis (MBG) itu nyata manfaatnya. Jangan hanya karena satu insiden lalu semua dipukul rata dan dihentikan,” ucapnya.
Publik disuguhi framing berlebihan
GeberNews.com menanyakan bagaimana ia melihat gencarnya desakan di media sosial.
Azmi menjawab tegas, “Saya melihat framing itu sudah sangat berlebihan. Banyak informasi liar bahkan hoaks yang diproduksi. Ini sudah mengarah pada pembunuhan karakter. Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menggiring opini untuk menjatuhkan Kepala BGN.”
Menurutnya, opini publik seharusnya diarahkan pada solusi, bukan sekadar menyerang pribadi.
“Kalau betul peduli, harusnya fokus bagaimana memperbaiki distribusi dan kualitas makanan, bukan malah membuat kegaduhan,” katanya.
Program MBG harus dilanjutkan
Ketika ditanya apakah program MBG masih layak dijalankan di tengah sorotan kasus, Azmi menegaskan:
“Justru harus dilanjutkan. Rakyat sudah merasakan manfaatnya. Anak-anak sekolah butuh asupan gizi. Kalau dihentikan, yang dirugikan bukan pejabatnya, tapi rakyat. Kritik boleh, tapi harus proporsional dan solutif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjadikan insiden keracunan sebagai bahan evaluasi.
“Semua program besar pasti ada kendala. Tinggal bagaimana memperbaikinya. BGN harus diberi ruang untuk evaluasi, bukan dimatikan programnya,” jelasnya.
Media diminta lebih profesional
Di penghujung wawancara, Azmi menyoroti peran media dalam menyebarkan isu ini.
“Media jangan ikut-ikutan menggiring opini sesat. Fakta harus disampaikan sesuai peristiwa. Kalau sudah terlanjur memberitakan secara salah, media juga harus bertanggung jawab meluruskan. Jangan biarkan publik dicekoki hoaks,” tegasnya.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
