Medan | GeberNews.com – Pembangunan perluasan Rumah Sakit Madani di Jalan HR Hakim Medan diduga keras berjalan tanpa mengantongi izin PBG dan Amdal. Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar Unri Prabowo Gibran untuk Negara Republik Indonesia, Adi Lubis, menyatakan pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada manajemen rumah sakit, namun tidak pernah dijawab.
Adi Lubis menilai sikap manajemen rumah sakit penuh arogansi dan mengabaikan aturan hukum. Sebagai kontrol sosial yang peduli terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dan kelestarian lingkungan, ia menegaskan dugaan pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan. “Informasi awal kami terima dari masyarakat. Setelah tim kami turun langsung ke lokasi, ternyata tidak ada plang izin PBG dan Amdal yang seharusnya dipasang terbuka. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pembangunan dilakukan tanpa izin sah,” tegasnya.
Lebih jauh, Adi Lubis menduga ada pihak kuat yang membekingi pengembang, sehingga mereka merasa kebal hukum. “Rumornya, mereka dilindungi orang berpengaruh di Medan. Kalau benar begitu, ini bukti hukum dipermainkan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahaya pembangunan di kawasan padat penduduk dengan bangunan menjulang tinggi tanpa izin yang jelas. “Keselamatan masyarakat bisa jadi taruhannya. Jangan tunggu ada korban dulu baru pemerintah turun tangan. Pembangunan seperti ini wajib diawasi dan dihentikan jika tidak memenuhi aturan,” ujarnya.
Selain ancaman terhadap keselamatan warga, Adi Lubis juga menyinggung potensi kerugian PAD Kota Medan akibat pembangunan yang diduga tanpa izin itu. Ia menyebut aturan daerah dan perwal jelas dilanggar demi kepentingan bisnis. “Jika dinas terkait tidak berani turun tangan, kami menduga ada permainan antara pengembang dengan oknum aparat. Kami siap turun aksi ke dinas-dinas jika masalah ini dibiarkan,” tegasnya.
Adi Lubis memastikan TKN Kompas Nusantara akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu. Jangan ada pejabat yang main mata dengan pengusaha. Presiden sudah jelas menyatakan siapa pun yang bermain dengan hukum akan ditindak. Sekarang kita lihat, apakah aparat berani membuktikan ucapannya atau hanya angin lalu,” pungkasnya.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
