Medan | GeberNews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat atau GUNTUR menggelar aksi unjuk rasa beruntun di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin 2 Februari 2026. Aksi ini menjadi ledakan kemarahan mahasiswa atas dugaan korupsi penyaluran dana KIP Kuliah serta isu konflik kepentingan di tubuh LLDikti yang dinilai mencederai prinsip pengawasan pendidikan tinggi.
Massa memulai aksi di Kantor LLDikti Wilayah I di Jalan Sempurna, Medan Selayang, lalu bergerak ke Kantor Kejatisu. Dengan pengeras suara, spanduk, dan poster bernada keras, mahasiswa menuntut pembongkaran dugaan “mafia pendidikan” serta mendesak pencopotan Kepala LLDikti Wilayah I. Poster tuntutan dan orasi tajam mewarnai jalannya demonstrasi yang berlangsung tegang.
Mahasiswa secara terbuka menyoroti dugaan persoalan tata kelola dan potensi benturan kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut. Sorotan diarahkan kepada Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Dr. Saiful Anwar Matondang, MA, Ph.D., yang dinilai belum memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan keterlibatan anak kandungnya dalam struktur kepengurusan Yayasan Pendidikan Unggul Khairul Ummah, yayasan yang mengelola perguruan tinggi di bawah pengawasan LLDikti Wilayah I.
Koordinator Aksi GUNTUR, Fachturozy, menegaskan persoalan ini bukan ranah personal, melainkan menyangkut integritas lembaga pengawas. Menurutnya, ketika keluarga pejabat berada di yayasan yang masuk dalam lingkup pengawasan, maka batas etik dan independensi patut dipertanyakan. Ia menyebut relasi kuasa semacam itu berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan merusak kepercayaan publik.
Selain isu konflik kepentingan, massa juga menyoroti penyaluran dana KIP Kuliah yang dinilai tertutup dan minim transparansi. Program bantuan untuk mahasiswa kurang mampu itu disebut justru memunculkan banyak tanda tanya di lapangan, mulai dari data penerima yang tidak terbuka, mekanisme penetapan yang tidak jelas, hingga laporan keterlambatan pencairan dan dugaan pemotongan dana.
Koordinator aksi lainnya, Haris Hasibuan, menyatakan kecurigaan publik wajar muncul jika data penerima dan alur penyaluran dana tidak dibuka. Ia menegaskan KIP Kuliah adalah uang negara untuk mahasiswa miskin, sehingga wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, sikap tertutup justru memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak bersih.
Dalam pernyataan sikapnya, GUNTUR menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya membuka data penerima KIP Kuliah secara transparan tanpa melanggar data pribadi, menjelaskan alur penyaluran dana dari pemerintah hingga ke mahasiswa, melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh di perguruan tinggi, menyediakan kanal pengaduan resmi yang mudah diakses, serta menjamin prinsip keadilan dan non diskriminasi bagi mahasiswa kurang mampu.
Tuntutan tersebut mereka sandarkan pada UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pelayanan Publik, serta amanat UUD 1945 tentang hak pendidikan.
Aksi di kantor LLDikti sempat memanas karena pimpinan tidak hadir menemui massa. Pihak LLDikti melalui pejabat yang ada di lokasi meminta agar tuntutan disampaikan lewat mekanisme administrasi. Sikap itu memicu kemarahan demonstran yang menilai pimpinan menghindari tanggung jawab moral di hadapan publik.
Perwakilan LLDikti Wilayah I melalui Kabag Umum Suban dan pejabat humas akhirnya berdialog dengan massa dan berjanji menyiapkan sepuluh item data terkait KIP Kuliah pada hari yang sama. Namun mahasiswa menilai data yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan, terutama terkait rincian kampus dan jumlah penerima, sehingga tuntutan dianggap belum terjawab.
Dari LLDikti, massa bergerak ke Kejatisu untuk mendesak penanganan serius atas laporan dugaan korupsi dana KIP yang sebelumnya telah mereka sampaikan. Mahasiswa menilai selama hampir satu bulan belum ada perkembangan terbuka yang disampaikan ke publik.
Di Kejatisu, massa diterima Kasipenkum Rizaldi bersama jajaran. Pihak Kejatisu menyatakan laporan sudah diterima dan tim telah dibentuk untuk mendalami kasus tersebut. Kejatisu menegaskan komitmen untuk mengusut dugaan korupsi tanpa pandang bulu dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Mahasiswa menegaskan aksi ini bukan yang terakhir. Mereka memastikan akan terus mengawal proses hukum dan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada perkembangan konkret. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar polemik birokrasi, tetapi menyangkut masa depan mahasiswa miskin yang bergantung pada bantuan pendidikan negara.
(Kardo)
Teks foto 1: Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor LLDikti Wilayah I Sumatera Utara menuntut transparansi dana KIP Kuliah dan pembongkaran dugaan konflik kepentingan.
Teks foto 2: Massa GUNTUR melanjutkan demonstrasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dana mahasiswa miskin.
