Medan | GeberNews.com – Kadispora Kota Medan Disorot Soal Dana Taman Cadika, Tokoh Pemuda M.Fajrin Permana SE Angkat Bicara Keras. Polemik dugaan pengambilan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Cadika Medan mulai menuai reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu suara tegas datang dari tokoh pemuda Kota Medan, M. Fajrin Permana, SE, yang meminta adanya keterbukaan total dan penjelasan resmi kepada publik agar tidak muncul kecurigaan serta spekulasi liar di tengah masyarakat.
Menurut M. Fajrin Permana, pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana publik tidak boleh dilakukan secara tertutup. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun moral. Ia menilai, isu dana Taman Cadika yang menyeret nama Kadispora Kota Medan tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pejabat publik.
Ia menegaskan, ruang publik seperti Taman Cadika bukan sekadar fasilitas rekreasi, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah kepada warga. Karena itu, segala bentuk pengelolaan, perawatan, hingga alokasi dan pergeseran anggaran harus transparan. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka klarifikasi terbuka justru akan membersihkan nama pihak terkait.
M. Fajrin Permana juga menyoroti pentingnya audit internal maupun eksternal bila diperlukan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan mekanisme sehat dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menyebut pejabat publik seharusnya tidak alergi terhadap pemeriksaan, sebab jabatan melekat dengan tanggung jawab yang bisa diuji.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemuda dan masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas sosial. Kontrol publik bukan serangan, melainkan bagian dari demokrasi. Ketika muncul pertanyaan soal dana fasilitas umum, maka jawaban yang dibutuhkan bukan emosi, melainkan data dan dokumen.
“Kalau penggunaan dana itu benar dan sesuai aturan, buka saja ke publik. Tidak perlu defensif. Justru dengan transparansi, kepercayaan akan naik. Tapi kalau dibiarkan menggantung tanpa penjelasan, wajar kalau publik curiga,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD Kota Medan dan inspektorat terkait untuk tidak pasif terhadap isu yang berkembang. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif, bukan menunggu polemik membesar. Menurutnya, pencegahan konflik kepercayaan jauh lebih penting daripada penanganan setelah krisis terjadi.
Di sisi lain, Fajrin mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kritik boleh keras, tetapi tidak boleh menjadi fitnah. Semua pihak diminta menunggu penjelasan resmi disertai bukti administrasi yang jelas agar persoalan tidak melebar menjadi kegaduhan politik.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan moral bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. Dana publik adalah hak rakyat yang dititipkan kepada pejabat untuk dikelola, bukan dimanfaatkan tanpa jejak. Karena itu, keterbukaan dan keberanian menjelaskan ke publik adalah ukuran utama integritas seorang pejabat.
(Dodi Rikardo Sembiring)
