Medan | GeberNews.com – Pemulihan Sumatera Utara (Sumut) dinilai berpotensi besar hanya menjadi retorika politik tanpa makna apabila tidak disertai kepemimpinan yang inklusif dan kerja kolektif lintas sektor.
Di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang masih menghimpit masyarakat, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah nyata yang benar-benar menyentuh akar persoalan rakyat.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Sumut, Maman Natawijaya pada Kamis, 15 Januari 2026 di Lobby Kantor Gubernur Sumatera Utara, (Gubsu) Jalan Diponegoro Medan. Ia menilai, masa pemulihan justru menjadi ujian serius bagi kepemimpinan gubernur, bukan sekadar agenda seremonial yang dipoles laporan keberhasilan.
Menurut Maman, pemulihan tidak boleh dimaknai sebagai keberhasilan administratif atau perbaikan angka statistik yang jauh dari realitas lapangan. Di saat pemerintah berbicara pertumbuhan dan stabilitas, masih banyak warga kota yang bergulat dengan kemiskinan struktural, pengangguran, ketimpangan sosial, serta buruknya akses terhadap layanan dasar.
“Masa pemulihan adalah momentum penting. Tapi tanpa kerja sama semua pihak dan keberanian pemimpin untuk duduk bersama rakyat, pemulihan hanya akan menjadi jargon kosong,” tegas Maman.
Ia menilai, pola kerja birokrasi yang tertutup dan elitis menjadi penghambat utama. Ketika ruang dialog dengan masyarakat sipil dipersempit dan partisipasi publik hanya dijadikan formalitas, kebijakan yang lahir cenderung tidak berpihak dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Maman menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa terus berjalan sendiri dengan pendekatan top-down. Persoalan sosial perkotaan di Sumatera Utara sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan kebijakan sepihak yang minim empati dan tanpa pengawasan publik.
“Duduk bersama itu bukan foto bersama atau rapat seremonial. Duduk bersama berarti mau mendengar keluhan rakyat, mengakui kelemahan kebijakan, dan berani mengubah arah jika terbukti salah,” ujarnya.
KKSP Sumut juga menyoroti kecenderungan program pemulihan yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut Maman, tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat bawah, pemulihan hanya akan dinikmati kelompok tertentu, sementara rakyat kecil kembali dipaksa bersabar tanpa kepastian.
“Pemulihan yang gagal adalah ketika rakyat terus diminta memahami kondisi negara, sementara negara abai memahami penderitaan rakyat,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan terus runtuh dan jarak antara pemerintah dan rakyat semakin melebar.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, KKSP Sumut menyatakan siap menjadi mitra kritis dan pengawal kebijakan publik.
Namun, Maman menegaskan bahwa kritik akan terus disuarakan selama pemerintah daerah tidak menunjukkan keberpihakan nyata kepada kepentingan masyarakat luas.
“Pemulihan Sumut tidak boleh dibangun di atas pencitraan. Ia harus dibangun di atas kejujuran, keberanian, dan kemauan politik untuk benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
(Dodi Rikardo)
