Medan | GeberNews.com – Pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya Rahmad Situmorang menilai framing sepihak tersebut hanyalah manipulasi informasi yang menyesatkan publik dan berpotensi menutup fakta besar lain yang jauh lebih merugikan rakyat.
“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara uang rakyat, mari kita buka semuanya terang benderang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad Situmorang di Medan, Kamis 11 September 2025.
Rahmad mengungkapkan, berdasarkan data yang beredar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan, disusul asisten sekda Rp54 juta dan tenaga ahli gubernur Rp47,7 juta. Tunjangan di lingkungan inspektorat maupun OPD lainnya pun disebut tak kalah besar, bahkan melampaui angka yang diterima DPRD.
Ia menegaskan, jika transparansi benar-benar ingin ditegakkan, maka jangan setengah hati. Publik berhak mengetahui keseluruhan fakta, bukan potongan informasi yang sengaja dipelintir demi kepentingan politik sesaat.
Lebih jauh, Rahmad menyoroti jejak kegagalan dan pemborosan anggaran saat tokoh yang kini menuding DPRD itu masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Menurutnya, publik belum lupa dengan deretan proyek mangkrak bernilai ratusan miliar rupiah. Mulai dari Stadion Teladan yang tak kunjung rampung, Islamic Center yang tak jelas manfaatnya, lampu hias jalan yang jadi bahan olok-olok publik, hingga basemen Lapangan Merdeka yang selalu banjir dan tak pernah bisa difungsikan.
“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuding pihak lain tamak, tapi lupa proyek-proyek mangkrak di masa jabatannya sendiri justru menyisakan tanda tanya besar. Ini bukan lagi soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” sindir Rahmad.
Sejumlah aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil ikut mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang ditinggalkan. Mereka menilai isu tunjangan DPRD sengaja diembuskan untuk menutupi luka lama dari pemborosan anggaran yang belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“Kita tidak anti kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun wajib diusut,” tutup Rahmad Situmorang.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
