Medan | GeberNews.com – Sejumlah aktivis dan pengusaha muda Sumatera Utara meminta Ketua DPRD Sumut untuk turut mengawal laporan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang telah mereka sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Dalam wawancara dengan awak media, Rozi, salah satu aktivis yang terlibat dalam pelaporan kasus ini, menegaskan bahwa DPRD Sumut memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam mengawasi dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
“Rakyat membutuhkan DPRD Sumut untuk meneruskan dan membantu aspirasi mereka. Ketua DPRD Sumut diharapkan mau berdiri bersama masyarakat dalam mengungkap dugaan korupsi di Pemkab Labura yang diduga melibatkan bupati dan telah kami laporkan ke KPK,” ujar Rozi, Selasa (4/3/2025) di Medan.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Rozi menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang bertekad membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Kami rakyat Indonesia mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Sekecil apa pun informasi terkait dugaan penyalahgunaan uang rakyat, kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia mengaku terinspirasi oleh semangat Presiden Prabowo dalam setiap pidatonya, yang selalu menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat.
“Kalau Presiden sudah bersemangat, rakyat pun harus ikut bersemangat. Ini bukan sekadar kata-kata, kami sudah melaporkan dugaan korupsi di Pemkab Labura ke KPK RI,” tambahnya.
Siap Datangi Kantor DPRD Sumut
Dalam waktu dekat, aktivis dan pengusaha muda yang tergabung dalam gerakan ini berencana mendatangi Kantor DPRD Sumut untuk meminta Ketua DPRD mendukung perjuangan mereka.
“Harapan kami, Ketua DPRD Sumut seirama dengan tekad Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi, serta melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata DPRD Sumut dalam mengawal kasus ini agar dapat ditindaklanjuti oleh KPK secara transparan dan akuntabel.
Dodi Suara Prananta
