Medan | GeberNews.com – Klinik Bunda Thamrin menjadi simbol betapa hukum di Kota Medan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pembangunannya terus melenggang bagaikan jalan tol, tanpa hambatan, tanpa segel, meski diduga melanggar aturan. Di sisi lain, bangunan kecil milik rakyat justru digilas aturan seketika. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana bangunan ilegal kian hari kian menjamur, sementara Walikota dan aparat terkait diduga memilih bungkam.
Ketua Umum TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, menilai pemerintah kota telah gagal menjaga marwah hukum dan aturan. Ia menegaskan, Walikota Medan, DPRD Komisi IV, Dinas Perkim, hingga Satpol PP seolah bersekongkol dalam kebisuan, padahal pelanggaran berdiri di depan mata.
“Kalau rakyat kecil bangun pondasi setapak saja, langsung kena segel. Tapi kalau pengusaha besar, bangunan bisa berdiri gagah tanpa hambatan. Klinik Bunda Thamrin itu contohnya. Semua pihak seolah tutup mata, seolah tuli, padahal jelas ada dugaan pelanggaran,” tegas Adi dengan suara lantang.
Adi mengaku kecewa karena TKN Kompas Nusantara sudah berulang kali mengingatkan soal dampak lingkungan hingga potensi kerugian PAD. Namun, pemerintah kota lebih memilih diam, tak berani bersikap. “Kami ini kontrol sosial. Tujuannya membantu pemerintah menegakkan aturan dan menambah PAD. Tapi kalau yang diingatkan justru tak bergerak, jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan sampai rakyat menilai aparat hanya garang pada yang lemah tapi takut pada pengembang besar,” sindirnya.
Pembangunan Klinik Bunda Thamrin yang terus berjalan tanpa hambatan menjadi sorotan utama. Menurut Adi, perlakuan istimewa terhadap bangunan tersebut adalah tamparan bagi hukum dan tata kota. “Seperti ada karpet merah dibentangkan. Tidak ada hambatan, tidak ada penyegelan, tidak ada tindakan. Sementara rakyat kecil digilas aturan. Hukum seperti ini jelas merusak kepercayaan publik,” ungkapnya.
Adi menambahkan, bangunan bermasalah bukan hanya soal PAD, tapi juga ancaman terhadap lingkungan dan tata ruang kota. “Kalau ini dibiarkan, wibawa pemerintah runtuh, hukum jadi bahan tertawaan, dan rakyat makin muak,” tegasnya.
Tak tanggung-tanggung, Adi menyebut Walikota Medan gagal menjalankan amanah rakyat. Ia mendesak agar pemimpin kota sadar bahwa diam bukan pilihan. “Jabatan itu amanah. Kalau bangunan bermasalah dibiarkan, rakyat wajar menduga ada permainan. Jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya menuduh ada aroma busuk di balik kebisuan aparat,” ujarnya.
Sebagai penutup, Adi menegaskan bahwa TKN Kompas Nusantara tidak akan tinggal diam. Ia menyiapkan langkah tegas apabila pemerintah kota tetap berpangku tangan. “Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, kami akan turun ke lapangan, membawa massa, dan menggedor instansi pemerintah yang terkait. Negara ini bukan milik pengusaha, tapi milik rakyat,” tutupnya.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
