Medan | GeberNews.com – Klinik Thamrin di Jalan M. H. Thamrin No. 72/38 AA Medan melenggang bagaikan jalan tol, pembangunannya mulus tanpa hambatan, tanpa segel, meski diduga melanggar aturan. Ironisnya, bangunan rakyat kecil yang baru berdiri seujung pondasi langsung digilas aturan. Fenomena ini menelanjangi wajah hukum Kota Medan yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, sementara Walikota dan aparat terkait diduga memilih bungkam.
Ketua Umum TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, menyebut kondisi ini sebagai bukti nyata gagalnya pemerintah kota menjaga marwah hukum. Walikota Medan, DPRD Komisi IV, Dinas Perkim, hingga Satpol PP dituding kompak dalam kebisuan, meski pelanggaran berdiri megah di depan mata.
“Kalau rakyat kecil, pondasi setapak saja langsung kena segel. Tapi kalau pengusaha besar, bangunan bisa berdiri gagah tanpa hambatan. Klinik Thamrin itu contohnya. Semua pihak seolah buta, seolah tuli, padahal pelanggaran jelas-jelas ada,” tegas Adi dengan suara lantang.
Menurutnya, TKN Kompas Nusantara sudah berkali-kali mengingatkan potensi kerugian PAD hingga dampak lingkungan, namun Pemko Medan lebih memilih diam. “Kami ini kontrol sosial. Tujuannya membantu pemerintah menegakkan aturan. Tapi kalau yang diingatkan justru tak bergerak, jelas ada sesuatu yang ditutupi. Jangan salahkan rakyat kalau menilai aparat hanya galak pada yang lemah tapi jinak pada pengembang besar,” sindirnya.
Pembangunan Klinik Thamrin yang terus berjalan tanpa hambatan, kata Adi, adalah tamparan keras bagi hukum dan tata kota. “Seperti ada karpet merah dibentangkan. Tidak ada hambatan, tidak ada segel, tidak ada tindakan. Sementara rakyat kecil dilindas aturan. Hukum seperti ini merusak kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Adi menegaskan masalah bangunan ilegal bukan sekadar PAD, tapi juga menyangkut tata ruang dan lingkungan. “Kalau ini dibiarkan, wibawa pemerintah runtuh, hukum jadi bahan tertawaan, rakyat makin muak,” katanya.
Ia bahkan menyebut Walikota Medan gagal menjalankan amanah rakyat. Diam, menurutnya, bukan pilihan. “Jabatan itu amanah. Kalau bangunan bermasalah dibiarkan, rakyat wajar menduga ada permainan. Jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya menuduh ada aroma busuk di balik kebisuan aparat,” ucapnya pedas.
Adi memastikan TKN Kompas Nusantara tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tak ada tindakan nyata, mereka siap turun ke lapangan. “Kami akan membawa massa dan menggedor instansi pemerintah terkait. Negara ini bukan milik pengusaha, tapi milik rakyat,” tutupnya tegas.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
