Langkat | GeberNews.com – Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menjalankan program Astacita yang berfokus pada penguatan pertahanan, swasembada, dan pemberantasan kemiskinan.
Ketua PNTI Kabupaten Langkat, Ade Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya juga sangat mengharapkan adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat keamanan serta instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penegakan ini, kata Ade, diperlukan dalam penerapan larangan penggunaan pukat trawl sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Selain penegakan hukum, lanjut Ade, nelayan tradisional di Kabupaten Langkat juga sangat berharap adanya pembinaan dan bantuan dari Pemerintah, seperti penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta pemberian asuransi jaminan sosial bagi para nelayan kecil.
Menurutnya, kondisi saat ini di perairan Kabupaten Langkat semakin memprihatinkan. Maraknya penggunaan pukat trawl dan gerandong yang tidak sesuai aturan telah menyebabkan penderitaan bagi nelayan tradisional. Aktivitas tersebut berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan secara drastis akibat rusaknya ekosistem laut, serta menimbulkan persaingan tidak sehat yang berpotensi menimbulkan konflik antar-nelayan.
“Mudah-mudahan harapan dan keinginan kami dapat dikabulkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga permasalahan yang dihadapi para nelayan tradisional dapat diatasi tanpa menimbulkan konflik yang merugikan bagi masing-masing pihak,” pungkas Ade Saragih.
🟥 Tim | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
