Medan | GeberNews.com – KPK Didesak Bongkar Skandal Proyek BPPW Sumut Bernilai Miliaran Rupiah. Dugaan korupsi kembali menyeruak di tubuh Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Informasi Korupsi Indonesia Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun tangan mengusut kejanggalan dalam sejumlah proyek yang disebut penuh penyimpangan dan berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Ketua Bidang Analisa Data dan Pelaporan IKI Sumut, Hara Oloan Sihombing, menyatakan pihaknya telah menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air di Tebing Tinggi, jaringan perpipaan SPAM Tirtanadi, instalasi pengolahan air di Bilah Hilir, dan proyek rehabilitasi serta renovasi madrasah di sejumlah kabupaten kota. Ia menegaskan indikasi kerugian negara dari proyek tersebut tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diselidiki.
Dalam proyek peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air di Tebing Tinggi yang dikerjakan PT Indobangun Megatama, IKI menemukan kelebihan bayar mencapai ratusan juta rupiah. Pada proyek pembangunan jaringan perpipaan SPAM Tirtanadi, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat pembayaran melebihi prestasi kerja dengan nilai miliaran rupiah. Meski sudah direkomendasikan pengembalian ke kas negara, hingga kini tidak jelas apakah uang itu benar-benar sudah dikembalikan.
Hara Oloan menegaskan jika pengembalian belum dilakukan maka ini merupakan pelanggaran serius karena undang-undang telah mengatur tegas bahwa penyelesaian tuntutan ganti rugi harus dilakukan paling lama enam puluh hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Fakta tersebut semakin memperkuat dugaan adanya permainan dalam pelaksanaan proyek.
Tidak hanya itu, proyek pembangunan instalasi pengolahan air di Bilah Hilir, Labuhanbatu, dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, dinilai dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi. Pondasi dinding penahan bangunan sudah mengalami keretakan. Mekanisme lelang proyek pun dipertanyakan, ditambah isu pemindahan lokasi pembangunan dari lahan hibah dan dugaan pembelian lahan tanpa dokumen resmi.
Masalah serupa juga terjadi pada proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. IKI menilai kontraktor tidak profesional, minim tenaga ahli, pekerjaan lamban, dan banyak mengalami keterlambatan. Beberapa proyek bahkan disebut dikerjakan asal-asalan sehingga manfaatnya tidak maksimal untuk masyarakat.
Menurut Hara Oloan, rangkaian kejanggalan tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan sistematis. Ia menegaskan KPK harus segera memeriksa semua pihak terkait agar kerugian negara tidak semakin besar. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, sebab uang rakyat tidak boleh dibiarkan bocor ke kantong segelintir oknum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang menyeret nama institusi tersebut dalam dugaan skandal proyek bernilai jumbo ini.
🟥 Dodi Rikardò | GeberNews.com
🗣️ Berani Mengungkap Fakta
