Medan | GeberNews.com – Walikota Medan diminta segera mengevaluasi Kepala Dinas PKPCKTR (Perkim) dan Satpol PP Kota Medan, karena dinilai gagal menindak maraknya bangunan ilegal yang menjamur di Kota Medan. DPP TKN LSM Kompas Nusantara menegaskan, selain merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberadaan bangunan yang diduga tidak sesuai aturan juga merusak tata kota dan lingkungan.
Ketua Umum DPP LSM Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, pada Rabu 17 September 2025 menegaskan, pembiaran aparat birokrasi maupun aparat penegak hukum tidak bisa dibiarkan. Polsek Medan Labuhan pun ikut disorot lantaran lamban menindaklanjuti laporan polisi bernomor: LP/B/551/VII/2025/SPKT/Polsek Medan Labuhan/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumatera Utara tertanggal 17 Juli 2025, terkait dugaan perusakan yang dialami dirinya. Hingga kini, laporan tersebut jalan di tempat, seakan mandul.
“Kalau Kadis Perkim dan Satpol PP tidak mampu bekerja, Walikota Medan jangan diam saja. Evaluasi segera, kalau perlu copot jabatan mereka. Bangunan-bangunan ilegal jelas-jelas merugikan PAD dan merusak lingkungan,” tegas Adi Warman Lubis.
Ia mencontohkan sejumlah bangunan yang diduga bermasalah, seperti Klinik Thamrin dan Aksara Kopi yang tidak sesuai PBG, bahkan ada bangunan tanpa PBG sama sekali di Marelan Asri Residence Pasar Ampat Barat yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga. Kondisi ini disebutnya sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan Pemko Medan.
Atas sikap bungkam aparat penegak hukum, baik Polresta maupun Polsek, terhadap laporan masyarakat kecil yang dianggap sebelah mata, hukum seakan tajam ke bawah tumpul ke atas. Lemahnya penegakan hukum dan aturan di Kota Medan membuat DPP LSM TKN Kompas Nusantara memastikan siap menggelar aksi damai pada Senin, 22 September 2025. Surat pemberitahuan aksi segera dimasukkan ke Polresta Medan, ditandatangani langsung Ketua Umum DPP LSM Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar Unri Prabowo Gibram untuk Negara Republik Indonesia yang juga tergabung di beberapa media online di Sumut, Adi Warman Lubis.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dari Kantor DPP TKN Kompas Nusantara dengan titik sasaran enam lembaga pemerintahan: Kantor Walikota Medan, DPRD Medan, Satpol PP Kota Medan, Dinas PKPCKTR Kota Medan, Polresta Medan, dan Polsek Medan Labuhan. Sekitar 300 massa diperkirakan turun ke jalan dengan mobil komando, spanduk, toa, dan bendera.
Koordinator lapangan ditunjuk Juwan dan Yuli Asri, sementara pimpinan aksi dipimpin langsung oleh Adi Warman Lubis.
“Aparat jangan main-main dengan laporan masyarakat. Kalau hukum hanya berjalan sesuai pesanan, lalu bagaimana dengan masyarakat kecil yang jujur? Di Polrestabes Medan banyak laporan yang jalan di tempat, bahkan ada laporan di Unit PPA kasus cabul yang sudah bertahun-tahun. Dua kali keluar surat penangkapan, namun tersangka tidak juga diamankan. Ada laporan sudah dua tahun, tiba-tiba keluar SP3. Laporan lain saat naik ke penyidikan sudah hampir enam bulan, terlapor dua kali dipanggil tapi tidak hadir, tetap tidak ada tindakan. Banyak lagi laporan lain yang aneh. Katanya polisi melindungi, melayani, mengayomi? Apa ini? Ini jelas ketidakadilan,” tutup Adi Warman.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
