Medan | GeberNews.com – Diguyur hujan deras, amarah mahasiswa justru meledak dan berubah menjadi tekanan keras di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat Guntur mengepung Kejatisu sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar yang menyeret nama Kepala LLDikti Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Saiful Anwar Matondang.
Guyuran hujan lebat yang membasahi Kota Medan, Kamis sore, tak sedikit pun melunturkan tekad massa aksi. Dengan tubuh basah kuyup dan suara lantang, mahasiswa menuntut Kejatisu bertindak cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Mereka menegaskan, dugaan penyelewengan dana KIP bukan isu kecil, melainkan skandal besar yang menyasar langsung hak mahasiswa miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Mahasiswa menilai, dugaan korupsi dana KIP bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian teknis, melainkan kejahatan serius yang merampas masa depan generasi muda. Nilai kerugian negara disebut sangat fantastis, sementara dampaknya nyata di lapangan. Banyak mahasiswa penerima KIP terancam putus kuliah akibat keterlambatan bahkan mandeknya pencairan bantuan.
“Kami datang ke sini bukan membawa opini, tapi membawa bukti. Dana KIP itu hak mahasiswa miskin, bukan untuk dibancak pejabat,” teriak salah satu orator dari atas mobil pick up, disambut sorak keras dan kepalan tangan massa aksi.
Di bawah hujan yang kian deras, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi bernada perlawanan. Mereka menyebut dugaan penggelapan dana pendidikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dunia akademik, nilai keadilan sosial, dan amanat konstitusi yang mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kalau dana pendidikan dikorupsi, yang dirampok bukan cuma uang negara, tapi masa depan anak bangsa,” pekik orator lainnya dengan nada penuh kemarahan, memicu emosi massa yang semakin membara.
Tak berhenti pada teriakan dan orasi, perwakilan mahasiswa secara resmi menyerahkan dokumen serta bukti awal dugaan korupsi dana KIP kepada pihak Kejatisu. Berkas laporan diterima langsung oleh pejabat Kejatisu di pintu gerbang kantor, disaksikan puluhan mahasiswa yang terus meneriakkan tuntutan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami menuntut penegakan hukum yang berani dan transparan. Jangan lagi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapa pun yang terlibat harus diproses dan diadili,” tegas perwakilan mahasiswa saat penyerahan laporan.
Mahasiswa menegaskan, dana KIP bukan dana siluman dan bukan pula milik segelintir elite, melainkan uang negara yang wajib disalurkan tepat sasaran kepada mahasiswa kurang mampu.
Mereka menilai dugaan penyelewengan ini telah mencoreng marwah pendidikan tinggi dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap LLDikti Wilayah I Sumatera Utara.
“Kami melihat langsung mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan justru terlantar. Bantuan tak kunjung cair, sementara pejabat hidup nyaman. Ini ironi busuk yang tak bisa kami diamkan,” ujar koordinator aksi dengan nada tajam.
Aksi unjuk rasa berlangsung mencolok dengan bentangan spanduk besar dan kecil berisi tuntutan penangkapan dan pengadilan terhadap Kepala LLDikti Wilayah I Sumut.
Perangkat sound system dikerahkan untuk memastikan suara perlawanan mahasiswa menggema hingga ke dalam gedung Kejatisu, menekan aparat penegak hukum agar tidak bermain mata.
Di hadapan pejabat Kejatisu, mahasiswa membacakan tujuh tuntutan tegas. Mulai dari pencopotan dan penonaktifan Kepala LLDikti Wilayah I, penangkapan dan pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat, penghentian aliran dana negara ke kampus-kampus yang diduga bermasalah, audit forensik menyeluruh atas dana hibah dan KIP, pengusutan konflik kepentingan keluarga pejabat, pembukaan seluruh data dan dokumen ke publik, hingga pembersihan total LLDikti dari pejabat bermasalah.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kejatisu menyatakan akan menindaklanjuti laporan mahasiswa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini langsung disambut dengan sorotan tajam dari massa aksi yang menegaskan tidak akan tinggal diam.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai ke meja hijau. Jangan main-main dengan masa depan pendidikan dan hak mahasiswa miskin,” tegas salah satu koordinator aksi.
Mahasiswa lainnya kembali menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan bukti awal dan mendesak Kejatisu segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan tersangka terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
“Kalau Kejaksaan lamban atau terkesan melindungi, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Pendidikan bukan ladang korupsi,” tandas para mahasiswa sebelum membubarkan diri.
Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, aksi mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga aksi berakhir, situasi terpantau aman dan kondusif.
Namun satu pesan keras menggema dari gerbang Kejatisu. Mahasiswa tidak akan diam. Dugaan korupsi dana pendidikan akan terus mereka lawan sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
(Dodi)
Tonton berita dan informasi terkini hanya di GeberNews TV YouTube
