Medan | GeberNews.com – Kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat Pusat ke Kota Medan tidak boleh berhenti sebagai agenda formalitas tahunan.
Kehadiran mereka harus menjadi pintu masuk pembongkaran menyeluruh atas dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumatera Utara yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah publik.
Informasi yang dihimpun, Selasa (24/2/2026), menyebutkan tim audit melakukan pemeriksaan langsung ke kantor LLDikti Wilayah I Sumut serta sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Medan. Langkah ini memunculkan harapan agar audit tidak sekadar menjadi pemeriksaan administratif, melainkan benar-benar menguliti alur pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, hingga proses pencairan dana KIP yang diduga sarat penyimpangan.
Kasus ini sendiri tengah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Namun, publik menilai prosesnya berjalan lambat dan belum menunjukkan progres signifikan. Padahal, dana yang dipersoalkan menyangkut hak pendidikan ribuan mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Sumatera Utara.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSPHA) Sumut, Muslim Muis, SH, menegaskan bahwa audit BPK dan pemeriksaan Inspektorat harus menjadi katalis percepatan penegakan hukum. Menurutnya, perkara ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda.
“Kalau ini hanya berhenti pada klarifikasi internal, publik akan semakin kehilangan kepercayaan. Audit harus menyasar siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menikmati, dan di mana titik lemahnya sistem pengawasan,” tegasnya.
Muslim juga mendesak agar pejabat yang diduga berkaitan langsung dengan pengelolaan KIP di LLDikti Wilayah I Sumut dinonaktifkan sementara demi menjaga objektivitas pemeriksaan. Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan maupun dugaan intervensi selama proses audit dan penyelidikan berlangsung.
Desakan serupa datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ahmad Darwis, meminta Kejatisu menjadikan perkara ini sebagai prioritas utama. Ia menekankan bahwa penanganan harus transparan, progresif, serta terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Rizaldi, SH, MH, menyatakan bahwa tim intelijen telah menyelesaikan telaah awal atas dugaan korupsi dana KIP tersebut. Pihaknya kini menunggu instruksi pimpinan untuk melangkah ke tahap berikutnya, termasuk kemungkinan pengumpulan bukti dan keterangan tambahan.
Di sisi lain, Kepala LLDikti Wilayah I, Syaiful Anwar Matondang, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya hanya mengusulkan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan administratif dalam program KIP Kuliah. Ia menegaskan bahwa pencairan dana dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan skema pembayaran biaya pendidikan langsung ke rekening yayasan perguruan tinggi serta uang saku ke rekening mahasiswa penerima.
Namun publik menuntut lebih dari sekadar klarifikasi normatif. Audit BPK dan pemeriksaan Inspektorat harus mampu mengungkap secara terang-benderang apakah terjadi penyimpangan dalam proses seleksi, pengusulan, hingga pengawasan dana. Hasil temuan pun dituntut diumumkan secara terbuka dan dikoordinasikan dengan Kejatisu agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan maupun saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
Kini pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah kehadiran BPK dan Inspektorat di Medan benar-benar menjadi awal pembongkaran kasus, atau sekadar menambah daftar panjang dugaan korupsi yang menguap tanpa kepastian hukum?
Bagi ribuan mahasiswa penerima KIP di Sumatera Utara, jawabannya bukan sekadar wacana politik atau manuver birokrasi, melainkan menyangkut keberlanjutan pendidikan dan masa depan mereka.
Tim
