RDP Komisi I Memanas, Pemotongan Rp400 Ribu per Warga Dinilai Tak Cukup Disanksi Administratif
GeberNews.com | Medan — Komisi I DPRD Kota Medan mendesak pemecatan dan proses hukum terhadap Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Namirah Nasution, yang mengakui memotong bantuan warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (7/4/2026).
RDP yang digelar di ruang Komisi I DPRD Medan itu berlangsung panas setelah terungkap bahwa bantuan milik warga dipotong sebesar Rp400.000 per orang.
Dari data yang disampaikan, sedikitnya empat warga menjadi korban pemotongan dengan total kerugian mencapai Rp1.600.000.
Dalam forum tersebut, Namirah Nasution mengakui telah mengambil langsung bantuan warga di Kantor Pos dengan membawa KTP dan KK milik penerima.
“Seharusnya warga menerima Rp900 ribu. Saya mengambil Rp400 ribu untuk keperluan pribadi,” ungkapnya di hadapan anggota dewan.
Ia juga menyebut adanya pihak lain yang terlibat, namun menolak membeberkan identitasnya.
“Memang ada pembagian di instansi lain, tapi tidak etis saya sampaikan di sini. Biarlah saya yang menanggungnya,” ujarnya.
Pengakuan tersebut memicu kemarahan anggota Komisi I DPRD Medan, Saipul Bahri. Ia menegaskan kasus ini harus ditindak tegas karena telah merugikan masyarakat kecil.
“Ini tidak cukup hanya sanksi administratif. Perbuatannya sudah mengarah ke pidana. Saya sarankan pelakunya dipecat dan dilaporkan,” tegas Saipul.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pihak yang membekingi praktik tersebut, namun memastikan DPRD tidak akan gentar.
“Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Ini menyangkut hak warga miskin,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, mengatakan pihaknya sebelumnya telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 1 kepada yang bersangkutan.
Namun, setelah adanya pengakuan langsung dalam RDP, pihak kecamatan menyatakan siap menjatuhkan sanksi lebih berat.
“Jika prosedur dijalankan dengan benar, bantuan tidak boleh diambil oleh pihak lain. Ke depan akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Komisi I DPRD Medan menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendorong pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain dalam pemotongan bantuan tersebut.
(Abd. Halim)
