Medan | Massa geber Kantor Wali Kota Medan! Buruh PT HUGO menjerit setelah dugaan enam (6) bulan gaji tak dibayarkan dan dugaan persoalan BPJS ikut mencuat ke permukaan. Amarah dan kekecewaan pecah di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (21/05/2026), ketika ratusan massa dari berbagai elemen organisasi turun ke jalan menyuarakan tuntutan keras agar persoalan yang mereka nilai telah berlarut-larut segera mendapat penyelesaian nyata.
Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri (DPN), KSPSI AGN Sumut, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, serta Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU), menggeber aksi besar-besaran dan memadati halaman Kantor Wali Kota Medan.
Mereka datang bukan sekadar membawa spanduk dan pengeras suara. Massa hadir membawa keresahan yang menurut mereka telah menumpuk selama berbulan-bulan. Persoalan yang awalnya dianggap hanya urusan perusahaan kini dinilai telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang menyentuh kehidupan para pekerja dan keluarga mereka.
Bagi para pekerja, enam bulan tanpa kepastian bukanlah waktu yang singkat. Situasi tersebut disebut telah memberikan tekanan besar terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, ketidakjelasan penyelesaian persoalan dinilai semakin menambah beban bagi para pekerja.
Suasana aksi semakin memanas ketika massa mengaku berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Medan guna menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka secara terbuka. Namun massa hanya diterima oleh perwakilan pemerintah kota.
Kekecewaan terlihat jelas dari wajah para peserta aksi. Mereka menilai persoalan yang menyangkut kehidupan pekerja seharusnya tidak berlarut-larut tanpa kejelasan dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.
Salah satu perwakilan pekerja, Meri, dengan suara bergetar menyampaikan keluhannya.
“Kalau tidak ada bantuan, kami semakin sulit. Kami juga manusia, kami juga ingin hidup layak dan mendapatkan hak kami,” ucapnya.
Selain persoalan dugaan tunggakan upah, massa juga meminta adanya penelusuran terhadap dugaan persoalan iuran BPJS Ketenagakerjaan agar hak para pekerja dapat dipastikan sesuai aturan yang berlaku.
Pimpinan Aliansi Dewan Peduli Negeri sekaligus Ketua KSPSI AGN Sumut, T.M. Yusuf, meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan.
“Jangan sampai rakyat kecil terus menunggu tanpa kepastian. Kami ingin langkah nyata dan penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Aksi tersebut menjadi gambaran bahwa ketika persoalan pekerja belum memperoleh titik terang, tuntutan dari masyarakat akan terus menggema sampai ada jawaban dan langkah konkret yang dirasakan langsung.
(Adel)
