MEDAN | GeberNews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru.
Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, Adi berharap jajaran pimpinan baru Polri mampu menghadirkan perubahan nyata dalam penegakan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan praktik mafia hukum dan mafia tanah, sekaligus memastikan tidak ada oknum yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Pernyataan itu disampaikan Adi Warman Lubis, Senin (5/10/2026), di Kantor Sekretariat TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 202, Medan.
Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAGAR UNRI Prabowo-Gibran untuk Rakyat Indonesia menegaskan bahwa dukungan terhadap institusi Polri harus berjalan beriringan dengan kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum.
«“Saya sangat mendukung institusi Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi saya sangat benci dan menentang oknum polisi yang bermain-main dengan hukum, apalagi jika menyangkut kepentingan dan nasib masyarakat luas,” tegas Adi.»
Menurutnya, persoalan penegakan hukum di Sumatera Utara membutuhkan perhatian serius. Ia menilai keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik mafia hukum dan mafia tanah tidak boleh diabaikan karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Adi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap setiap laporan atau informasi mengenai dugaan permainan hukum yang melibatkan oknum tertentu.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap tuduhan harus tetap dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
«“Kita tidak boleh menutup mata terhadap suara masyarakat. Kalau ada dugaan permainan hukum, harus diperiksa. Kalau terbukti, harus ditindak sesuai aturan. Jangan sampai karena ulah segelintir oknum, nama baik seluruh institusi Polri ikut tercoreng,” ujarnya.»
Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Adi berharap Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru berani melakukan pembenahan internal serta membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, kritik maupun informasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Baginya, hukum harus berlaku sama kepada siapa pun tanpa melihat jabatan, kedekatan, kekuasaan maupun latar belakang seseorang.
«“Institusi yang kuat bukan institusi yang menutup-nutupi kesalahan anggotanya. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani membersihkan dirinya sendiri ketika ada anggota yang terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan,” katanya.»
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan. Karena itu, prinsip Presisi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan.
“Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Tetap Jadi Kontrol Sosial
Adi menambahkan, dukungan terhadap Polri tidak berarti masyarakat harus diam ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Sebaliknya, menurut dia, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam membangun institusi penegak hukum yang semakin dipercaya masyarakat.
«“Kami mendukung polisi yang bekerja profesional dan Presisi. Tetapi sebagai kontrol sosial dan pemantau aparatur maupun sipil, kami akan tetap bersuara apabila menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Adi.»
Ia berharap kepemimpinan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru mampu membawa semangat pembenahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara serius.
Di akhir pernyataannya, Adi Warman Lubis kembali menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru.
«“Selamat bertugas kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumatera Utara yang baru. Semoga amanah, kuat dalam menjalankan tugas, dan mampu membawa Polri semakin baik serta semakin Presisi dalam pelayanan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,” pungkasnya.»
(Dodi Rikardo Sembiring)
