PRINGSEWU | GeberNews.com – Dugaan intimidasi, tekanan, hingga ancaman terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Padahal, kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi dan telah memperoleh jaminan hukum di Indonesia.
Pimpinan Redaksi FaktaNow.pro menegaskan bahwa setiap wartawan memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik sesuai fungsi pers, yakni mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan kerap melakukan konfirmasi kepada pejabat publik, instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau persoalan yang menjadi kepentingan publik.
Proses konfirmasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme kerja jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, menguji kebenaran suatu keterangan, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait menyampaikan penjelasan.
Namun, dalam praktiknya, perbedaan kepentingan atau ketidakpuasan terhadap pemberitaan terkadang berujung pada tekanan, intimidasi, bahkan dugaan ancaman terhadap wartawan.
Pimpinan Redaksi FaktaNow.pro mengingatkan bahwa ketidaksetujuan terhadap suatu pemberitaan tidak seharusnya diselesaikan melalui tindakan intimidasi, ancaman kekerasan, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan hukum mengenai kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya juga ditegaskan melalui Pasal 8 UU Pers, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Adapun Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Ketentuan tersebut harus diterapkan berdasarkan unsur dan fakta hukum yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata karena adanya perbedaan pendapat antara wartawan dan pihak yang diberitakan.
Hak jawab bukan intimidasi, Pimpinan Redaksi FaktaNow.pro juga mengingatkan bahwa setiap orang atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki hak untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers.
Pasal 5 ayat (2) UU Pers mengatur kewajiban pers melayani Hak Jawab. Sementara Pasal 5 ayat (3) mengatur kewajiban pers melayani Hak Koreksi.
Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, mengajukan hak koreksi, atau menempuh mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, wartawan juga wajib menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, serta tidak menyalahgunakan profesinya.
Kode Etik Jurnalistik menuntut wartawan untuk menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, menghormati asas praduga tak bersalah, dan memberikan ruang kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan.
JURNALISME HARUS PROFESIONAL, KESELAMATAN WARTAWAN HARUS DIHORMATI
FaktaNow.pro berpandangan bahwa perlindungan terhadap wartawan bukan berarti memberikan kekebalan hukum terhadap setiap tindakan atau produk jurnalistik.
Apabila wartawan melakukan pelanggaran etik, kesalahan pemberitaan, atau tindakan di luar ketentuan profesinya, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan.
Begitu pula apabila terdapat dugaan intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan yang membahayakan keselamatan wartawan, peristiwa tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pimpinan Redaksi FaktaNow.pro mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak swasta untuk menghormati kerja jurnalistik dan tidak menjadikan perbedaan pemberitaan sebagai alasan melakukan tekanan terhadap wartawan.
Kemerdekaan pers bukan semata-mata kepentingan perusahaan media atau profesi wartawan. Kemerdekaan pers juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, menjaga kemerdekaan pers merupakan tanggung jawab bersama, dengan tetap menempatkan profesionalitas, etika, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai landasan utama.
“Wartawan bukan pihak yang harus ditakuti ketika menjalankan fungsi kontrol sosial. Wartawan bekerja untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, gunakan hak jawab dan mekanisme hukum yang tersedia. Jangan menggunakan intimidasi, tekanan, apalagi ancaman kekerasan untuk menyelesaikan persoalan pemberitaan.”
“Pers wajib profesional dan pihak yang diberitakan juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Kebebasan pers harus dihormati, tetapi tanggung jawab jurnalistik juga harus dijalankan.”
Pimpinan Redaksi FaktaNow.pro menegaskan komitmennya untuk terus mendorong praktik jurnalistik yang profesional, independen, berimbang, serta berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Iskandar)
