GeberNews.com–Tanah Karo, 16 November 2026 — Tim Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) mengunjungi Mapolsek Barus Jahe, Polres Tanah Karo, pada Senin (16/11/2026) dalam rangka menghadiri agenda Restorative Justice (RJ) yang difasilitasi oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pelapor, Doni Stara, serta tiga orang terlapor yang berasal dari Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat.
Dalam forum tersebut, Kapolsek dan Kanit Reskrim mendengarkan klarifikasi secara lisan dari dua kepala desa, yakni Kepala Desa Sugihen dan Kepala Desa Melas. Keduanya turut terlibat dalam tindakan pengusiran sepihak terhadap Doni Stara. Pengusiran itu diduga kuat terjadi akibat provokasi segelintir masyarakat yang menuduh Doni telah melakukan pencurian—sebuah tuduhan serius yang hingga kini tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum.
Kanit Reskrim sempat memberikan ruang dan waktu kepada pihak pelapor maupun para terlapor untuk bermusyawarah mencari kesepakatan damai serta merumuskan poin-poin pemulihan yang harus dipenuhi oleh pihak terlapor. Namun, upaya mediasi tersebut menemui jalan buntu dan tidak menghasilkan kesepakatan.
Dengan gagalnya proses perdamaian terkait dugaan pelanggaran Pasal 433 KUHP jo. Pasal 434 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) tersebut, Doni Stara selaku pelapor menegaskan harapannya agar Kanit Reskrim dan jajaran penyidik segera melanjutkan proses hukum hingga ke tingkat persidangan demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak.
Ketua Umum GRPK, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Barus Jahe yang telah menerima kehadiran tim GRPK dengan baik serta menunjukkan sikap profesional dan tegak lurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) GRPK, Indra SBW, S.H., melontarkan pernyataan tegas mendesak jajaran penyidik Polsek Barus Jahe agar tidak berlama-lama dan segera menaikkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan (sidik).
”Fakta hukum dalam forum Restorative Justice tadi sudah sangat terang benderang. Di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim, para terlapor satu per satu telah mengakui perbuatannya secara langsung. Dengan adanya pengakuan tersebut serta gagalnya upaya perdamaian, tidak ada lagi alasan bagi penyidik untuk menunda-nunda,” tegas Indra SBW, S.H.
Indra menambahkan bahwa Divisi Hukum GRPK akan mengawal ketat perkara ini dan meminta atensi penuh dari institusi kepolisian agar penegakan hukum berjalan objektif tanpa pandang bulu, termasuk mendalami keterlibatan pihak-pihak yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya.
”Jangan sampai hukum terkesan tumpul ketika berhadapan dengan oknum perangkat desa atau kelompok tertentu. Unsur pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 433 jo. Pasal 434 KUHP baru sudah terpenuhi secara formil maupun materiil. Kami mendesak Polsek Barus Jahe segera menggelar perkara, menetapkan tersangka, dan melimpahkan berkas ini hingga ke meja hijau,” pungkasnya.(Tim Redaksi)













