Medan | GeberNews.com – Demokrasi Indonesia saat ini dinilai masih dikuasai oleh para elit politik. Meski proses demokrasi tetap berjalan, sebagian besar kekuasaan dan arah politik dinilai tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik UIN Sumatera Utara, Dr. Faisal Riza, M.A., dalam Dialog Publik bertajuk Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada, Medan, Sabtu (26/4/2025).
“Demokrasi kita tetap ada, tapi setengahnya dimiliki para elit. Begitu juga politik kita hari ini adalah politik para elit,” ujar Faisal. Ia juga menilai, atraksi politik elit saat ini terkesan bising dan tidak terorkestrasi dengan baik, sehingga diperlukan perubahan strategi, terutama dalam perombakan kabinet.
Faisal mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus mengontrol akrobat politik yang dipertontonkan elit hari ini.
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Hukum Irwansyah, S.H., M.H., menyoroti lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Ia menegaskan, hukum kerap dipinggirkan oleh kepentingan politik.
“Proses politik kita sering mengabaikan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan hukum masih jauh dari harapan, budaya hukum kita pun masih rendah,” tegas Irwansyah.
Sementara itu, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd., mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan nasional. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 26 persen fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan, di tengah fokus pemerintah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG memang penting, tetapi perhatian terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas guru juga tidak boleh diabaikan,” ujar Putra. Ia juga menilai pergantian kurikulum yang terlalu sering membuat sistem pendidikan berjalan di tempat.
Kabid Kebijakan Publik PW KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, S.H., turut menambahkan kritik terkait lemahnya komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan kabinetnya.
“Komunikasi Presiden dengan menterinya belum maksimal. Ini menjadi tantangan serius dalam kepemimpinan nasional,” ucap Irham.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, S.S., dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog publik ini menjadi ruang untuk mengevaluasi program-program pemerintah seperti MBG dan mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan ekonomi.
“Mahasiswa harus terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat,” pungkas Wira.
Ril
Kalau mau sekalian saya buatkan versi alternatif judul atau versi berita lebih singkat untuk sosial media, mau sekalian?
Mau sekalian juga saya buatkan caption postingan Instagram/Facebook?
