Medan | GeberNews.com — Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketum Pagar UNRI Prabowo Gibran untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis menagih janji Satpol PP terkait penindakan terhadap bangunan tanpa izin PBG di Kota Medan.
Dalam wawancara dengan wartawan, pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat DPP Kompas Nusantara Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 202 Medan, Adi Warman Lubis menegaskan pihaknya kecewa terhadap lambannya respon aparat dan instansi terkait yang sebelumnya telah berjanji menindaklanjuti hasil aksi demonstrasi pada 29 September lalu.
“Kami sudah hampir dua minggu menunggu realisasi janji pihak Satpol PP, Perkim, DPRD Kota Medan, dan Polresta Medan, namun sampai hari ini belum ada tindakan nyata. Kalau pihak terkait hanya bisa berjanji tanpa bukti, maka kami siap turun aksi yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Menurut Adi Warman Lubis, masyarakat sudah terlalu lama dibuai dengan janji-janji tanpa hasil. Ia menilai pejabat yang hanya pandai berucap tanpa tindakan sama halnya dengan tong kosong nyaring bunyinya.
“Masyarakat butuh bukti, bukan janji. Kalau mereka tidak menjalankan tugas sesuai kesepakatan dan tuntutan aksi kami, maka kami siap turun dengan massa yang jauh lebih besar,” ujarnya penuh semangat.
Adi Warman Lubis juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Wali Kota Medan, Satpol PP, dan Polresta Medan, karena hingga kini tidak ada langkah tegas membongkar bangunan tanpa PBG dan Amdal yang menjamur di kota ini.
“Saat kami bertemu dengan pihak terkait, mereka berjanji akan menindaklanjuti dengan cepat. Tapi kenyataannya nihil. Padahal bangunan tanpa izin itu jelas melanggar aturan, merusak lingkungan, dan menggerogoti PAD Kota Medan,” ungkapnya.
Adi Warman Lubis juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di tubuh kepolisian. Ia menilai dua laporan yang sudah masuk ke Polsek, Polresta, bahkan Polda, justru jalan di tempat tanpa kejelasan.
“Kalau laporan dari orang yang punya uang dan koneksi langsung diproses, tapi kalau rakyat kecil yang mengadu malah diabaikan. Ini kan tidak adil. Bagaimana masyarakat mau percaya kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?” sindirnya.
Lebih jauh, Adi Warman Lubis menyinggung pesan moral dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar aparat jangan bermain-main dengan hukum, terutama dalam perkara rakyat kecil.
“Bapak Presiden sudah bilang jangan main-main dengan hukum. Tapi kalau di daerah perintah itu tidak dijalankan, berarti ada yang salah di tubuh aparat kita. Ini sudah tidak benar dan harus segera dibenahi,” tutupnya dengan tegas.
🟥 Dodi Rikardo | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
