MEDAN | GeberNews.com — Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Medan mengingatkan agar audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berubah menjadi alasan untuk memperlambat, mengurangi, apalagi menghentikan program yang menjadi tumpuan jutaan peserta didik. Audit harus menjadi momentum membenahi tata kelola, bukan mematikan harapan anak-anak Indonesia memperoleh hak atas gizi yang layak.
Pada 20 Juni 2026, Ketua Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan, Putera Chairul Hady Siregar, S.H., menegaskan bahwa langkah evaluasi dan audit yang sedang dilakukan BGN patut didukung, sepanjang tujuannya murni untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
“Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan mendukung audit BGN terhadap dapur SPPG dan pelaksanaan MBG. Namun kami berharap audit ini benar-benar murni untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk mengurangi manfaat bagi anak-anak,” tegas Putera.
Menurutnya, MBG merupakan program besar yang menyangkut masa depan generasi bangsa sehingga tidak boleh dipandang sekadar proyek distribusi makanan.
Evaluasi harus menghasilkan sistem yang lebih tertata, mulai dari data penerima manfaat, kelayakan dapur, keamanan pangan, kualitas menu, distribusi, hingga pengawasan di sekolah dan madrasah.
Putera menilai audit terhadap dapur SPPG harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.
BGN perlu memastikan aspek kebersihan dapur, ketersediaan air bersih, keamanan alat masak, penyimpanan bahan makanan, tenaga masak, kendaraan distribusi, ketepatan waktu, sertifikasi halal, izin higiene sanitasi, hingga laporan keluhan dari sekolah masuk dalam penilaian.
Ia mengusulkan agar hasil audit dibagi dalam tiga kategori, yakni hijau bagi dapur yang layak beroperasi, kuning bagi dapur yang memerlukan pembinaan, dan merah bagi dapur yang harus dihentikan sementara sampai memenuhi standar.
“Jangan hanya memeriksa berkas di atas meja. Audit harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi dapur, distribusi makanan, dan kualitas makanan yang benar-benar diterima peserta didik,” katanya.
Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan juga menegaskan sekolah dan madrasah tidak boleh hanya dijadikan tempat menerima makanan, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Kepala sekolah, guru UKS, guru pendamping, dan komite sekolah harus diberi akses untuk melaporkan jika terjadi keterlambatan distribusi, makanan basi, porsi yang tidak sesuai, maupun menu yang tidak layak.
“Sekolah jangan hanya dijadikan tempat menerima makanan. Sekolah harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Kalau ada masalah, sekolah harus punya jalur cepat untuk melapor dan laporan itu harus segera ditindaklanjuti,” ujar Putera.
Selain itu, Al Washliyah meminta BGN memperbaiki data penerima manfaat bersama satuan pendidikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurut Putera, penentuan penerima MBG tidak boleh hanya berdasarkan wilayah atau status sekolah, tetapi harus melihat kondisi ekonomi riil peserta didik dan keluarganya.
Ia mengingatkan bahwa anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi tidak hanya berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di kota besar seperti Medan, masih banyak peserta didik dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang juga membutuhkan perhatian.
“Daerah 3T memang harus diprioritaskan, tetapi anak-anak rentan di kota besar juga jangan ditinggalkan. Sekolah besar juga jangan langsung dianggap mampu. Yang harus dilihat adalah kondisi ekonomi peserta didiknya,” tegasnya.
Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan juga membuka peluang agar kantin sekolah dijadikan salah satu model pelaksanaan MBG, terutama bagi sekolah dan madrasah dengan jumlah peserta didik besar. Namun, fasilitas tersebut harus terlebih dahulu diaudit da6n ditingkatkan menjadi kantin sehat atau dapur sekolah MBG yang memenuhi standar keamanan pangan.
Putera menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak cukup dilihat dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan. Program ini harus berdampak pada meningkatnya kehadiran siswa, konsentrasi belajar, status gizi, semangat sekolah, dan terbentuknya pola hidup sehat.
“Bagi kami, MBG tidak cukup hanya dibagikan. MBG harus aman, halal, bergizi, layak, tepat waktu, dan membahagiakan anak-anak,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Al Washliyah sejak awal tidak pernah membedakan anak berdasarkan latar belakang ekonomi keluarganya.
“Selagi dia anak bangsa, maka dia berhak memperoleh pendidikan yang baik, perhatian yang layak, dan dukungan gizi yang tepat,” ujarnya.
Karena itu, Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan mendesak agar audit yang dilakukan BGN benar-benar menjadi jalan pembenahan menyeluruh, mencakup kualitas dapur, keamanan pangan, distribusi, pengawasan publik, dan perlindungan terhadap peserta didik dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, termasuk mereka yang belajar di sekolah swasta dan madrasah.
“Masukan kami sederhana: MBG harus tetap dilanjutkan, tetapi harus ditata lebih baik. Audit harus murni untuk memperbaiki, bukan untuk menghentikan harapan anak-anak. Sekolah swasta dan madrasah juga jangan diabaikan, karena di sana banyak anak-anak dari keluarga sederhana mendapatkan pendidikan,” tegas Putera.
Putera menambahkan, Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan siap mendukung BGN,6 pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola MBG melalui penyediaan data peserta didik, pemetaan satuan pendidikan, pengawasan sekolah, serta evaluasi pelaksanaan program.
“Pendidikan yang kuat harus ditopang oleh gizi yang tepat. Anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih semangat datang ke sekolah, dan lebih kuat menghadapi masa depan.
Karena itu, MBG harus menjadi program yang aman, terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan,” tutup Putera.
(Abd. Halim)
