Medan | GeberNews.com — Afrizal: Ucapan Kapolri “Lebih Baik Jadi Petani” Bukan Candaan, Tapi Alarm Ketakutan terhadap Akuntabilitas mencuat sebagai kritik keras Ketua Rumah Solusi Indonesia (RSI) Afrizal terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut “lebih baik menjadi petani” jika Polri diubah menjadi kementerian. Pernyataan tersebut, yang dilontarkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, dinilai bukan sekadar spontanitas, melainkan cerminan kegelisahan institusional terhadap wacana penguatan kontrol sipil dan pertanggungjawaban politik.
Afrizal menilai ucapan Kapolri tidak pantas keluar dari seorang pimpinan institusi bersenjata negara di tengah diskursus serius reformasi kelembagaan. Alih-alih menyampaikan argumen konstitusional dan rasional, Kapolri justru menampilkan respons emosional yang memperlihatkan resistensi terhadap pengawasan.
“Ucapan ‘lebih baik jadi petani’ bukan argumen kelembagaan. Itu ekspresi ketidaknyamanan terhadap akuntabilitas. Dalam negara demokrasi, sikap seperti ini berbahaya,” tegas Afrizal.
Menurutnya, wacana menjadikan Polri sebagai kementerian bukan upaya melemahkan institusi, melainkan langkah konstitusional untuk memperjelas garis komando, tanggung jawab politik, serta membuka ruang pengawasan publik yang selama ini tumpul. Status Polri sebagai lembaga non-kementerian justru menempatkannya di wilayah abu-abu: kuat secara operasional, namun minim pertanggungjawaban politik.
“Polri memegang kewenangan besar, dari senjata hingga diskresi hukum, tapi mekanisme kontrolnya lemah. Jika menjadi kementerian, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan DPR secara politik. Itu penguatan, bukan ancaman,” ujarnya.
Afrizal juga menepis narasi bahwa perubahan status akan merusak profesionalisme Polri. Ia mencontohkan banyak kementerian strategis yang tetap profesional meski berada di bawah kontrol sipil yang ketat. Baginya, penolakan keras terhadap status kementerian justru menunjukkan mentalitas lama yang alergi terhadap transparansi dan evaluasi.
“Reformasi Polri tidak cukup dengan slogan Presisi. Tanpa keberanian membuka diri terhadap pengawasan dan koreksi publik, Presisi hanya jargon kosong,” tambahnya.
Lebih jauh, Afrizal menyoroti penyebutan profesi petani dalam pernyataan Kapolri sebagai bentuk ketidakpekaan. Ia menilai profesi petani adalah pekerjaan mulia yang menjadi fondasi bangsa, dan tidak pantas dijadikan metafora untuk membela kenyamanan struktural elite institusi. “Bangsa ini berdiri karena keringat petani, bukan karena arogansi kekuasaan. Jangan rendahkan profesi rakyat kecil demi mempertahankan status quo,” katanya.
Afrizal menutup pernyataannya dengan mendesak DPR RI agar tidak gentar melanjutkan kajian perubahan status Polri menjadi kementerian. Menurutnya, demokrasi yang sehat mensyaratkan institusi bersenjata tunduk pada kontrol sipil yang kuat, transparan, dan akuntabel.
“Jika Polri benar-benar mengabdi kepada rakyat, maka tidak ada alasan takut pada pengawasan. Negara tidak boleh ragu mereformasi institusi yang memegang senjata dan kewenangan besar,” pungkas Afrizal.
(Rel)
