Simalungun | GeberNews.com – Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tes Kemampuan Akademik (TKA) melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun Tahun 2026 menuai sorotan tajam.
Bukan hanya dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran yang mencapai Rp991 juta, tetapi juga munculnya sejumlah pertanyaan mengenai administrasi penyelidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Simalungun.
Ketua Umum LSM Katulistiwa, Demson Manurung, ST., C.Med., secara tegas mendesak Kapolda Sumatera Utara turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jajaran Unit Tipidkor Polres Simalungun, khususnya Kanit Tipidkor yang menangani perkara tersebut.
Demson menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan. Apalagi, laporan yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni anggaran pendidikan yang wajib dikelola secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan anggaran pendidikan justru tidak mendapatkan kejelasan. Kapolda Sumut harus memastikan apakah penanganannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kami meminta Kanit Tipidkor diperiksa dan dievaluasi secara objektif,” tegas Demson.
Anggaran Rp991 Juta, Realisasi Bimtek Diduga Tidak Sesuai Rencana
Persoalan ini bermula dari pelaksanaan Bimtek Pendalaman TKA melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun yang berlangsung pada 19–21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM Katulistiwa, pembiayaan kegiatan disebut bersumber dari dana BOS SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun.
Setiap peserta disebut dibebankan biaya sebesar Rp1 juta. Dengan jumlah peserta sebanyak 991 orang, total anggaran yang menjadi sorotan mencapai Rp991.000.000.
Namun, besarnya anggaran tersebut kini dipertanyakan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara durasi kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaan faktual di lapangan.
Kegiatan yang diinformasikan berlangsung selama dua hari itu diduga hanya terlaksana satu hari berdasarkan penelusuran LSM Katulistiwa.
Lebih jauh, Demson memperkirakan realisasi penggunaan anggaran kegiatan tersebut hanya berkisar Rp450 juta. Dengan demikian, terdapat perkiraan selisih sekitar Rp541 juta dari total anggaran yang dipersoalkan.
Angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai kerugian negara karena masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan audit pihak berwenang.
Namun, menurut Demson, perbedaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa penelusuran.
“Pertanyaannya sederhana, apabila anggaran dipungut berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama dua hari, tetapi faktanya diduga hanya satu hari, bagaimana pertanggungjawabannya? Ke mana alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan? Ini harus dibuka dan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan dana pendidikan tidak boleh hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administratif di atas kertas. Harus ada kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan, kegiatan yang dilaksanakan, dan manfaat nyata yang diterima para guru peserta Bimtek.
Surat Klarifikasi Tidak Mendapat Jawaban Substantif
Sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, LSM Katulistiwa mengaku telah berupaya meminta penjelasan langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
Pada 22 Mei 2026, LSM Katulistiwa melayangkan surat klarifikasi Nomor 017/LSM-KATULISTIWA/V/2026.
Surat tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, jumlah peserta, serta mekanisme pertanggungjawaban Bimtek.
Namun, menurut Demson, pihaknya belum memperoleh jawaban substantif yang dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.
Karena belum mendapatkan kejelasan, pada 8 Juni 2026 LSM Katulistiwa akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penipuan dalam kegiatan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Simalungun melalui surat Nomor 027/LSM-KATULISTIWA/VI/2026.
Langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontrol sosial agar dugaan penyimpangan anggaran pendidikan tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan tanpa proses pemeriksaan yang jelas.
Nomor Surat Penyelidikan Dipertanyakan, Ada Ketidaksesuaian Bulan dan Tanggal
Sorotan semakin menguat setelah LSM Katulistiwa menerima surat penjelasan dari Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor R-64/L.2.24/Dek.1/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, yang diterima pada 8 September 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perkara yang dilaporkan LSM Katulistiwa ternyata telah lebih dahulu ditangani Unit Tipidkor Polres Simalungun berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:
Sp.Lidik/170/V/2026/Reskrim tertanggal 3 Juni 2026.
Di sinilah muncul persoalan administrasi yang dipertanyakan Demson.
Pasalnya, kode Romawi V dalam nomor surat tersebut menunjukkan bulan Mei, sedangkan tanggal penerbitan yang tercantum adalah 3 Juni 2026.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang menurut LSM Katulistiwa harus dijawab secara resmi oleh Polres Simalungun.
Apakah terdapat kesalahan penomoran? Apakah terjadi kekeliruan administrasi pencatatan? Ataukah ada penjelasan lain mengenai penerbitan surat perintah penyelidikan tersebut?
Bagi Demson, persoalan administrasi dalam proses penegakan hukum bukan perkara yang boleh dianggap sepele. Ketertiban administrasi merupakan bagian penting dari profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian proses penanganan perkara.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun langsung menuduh adanya pelanggaran oleh penyidik. Tetapi, jika memang terdapat ketidaksesuaian nomor dan tanggal surat, harus ada penjelasan resmi. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tanpa memperoleh jawaban,” tegasnya.
Ia juga meminta agar dokumen administrasi penyelidikan tersebut diperiksa untuk memastikan kesesuaian tanggal penerbitan, penomoran, pencatatan, dan tahapan penanganan perkara.
Ketum LSM Katulistiwa Desak Kapolda Sumut Periksa Kanit Tipidkor
Atas rangkaian persoalan tersebut, Demson Manurung secara terbuka meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian khusus terhadap penanganan laporan dugaan korupsi Bimtek TKA di Kabupaten Simalungun.
Ia mendesak agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kanit Tipidkor beserta personel yang bertanggung jawab dalam penanganan laporan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proses penyelidikan sudah berjalan sesuai prosedur, apakah seluruh informasi dan bukti awal telah ditindaklanjuti, serta apakah perkembangan penanganan perkara telah disampaikan secara transparan kepada pelapor.
LSM Katulistiwa juga meminta Kapolda Sumut memastikan beberapa hal penting, antara lain:
1. Memeriksa dan mengevaluasi kinerja Kanit Tipidkor Polres Simalungun beserta personel yang menangani laporan tersebut.
2. Mengklarifikasi perbedaan kode bulan Romawi V dengan tanggal penerbitan 3 Juni 2026 dalam nomor Surat Perintah Penyelidikan.
3. Memastikan seluruh tahapan penyelidikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
4. Memeriksa dugaan ketidaksesuaian antara anggaran Rp991 juta dengan realisasi kegiatan Bimtek di lapangan.
5. Menelusuri penggunaan anggaran BOS, termasuk kontrak kerja sama dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang, bukti pembayaran, jumlah peserta, serta laporan pertanggungjawaban.
6. Menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor secara jelas dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak meminta aparat penegak hukum memaksakan seseorang menjadi tersangka. Kami hanya meminta laporan masyarakat diperiksa secara serius, bukti-buktinya ditelusuri, dan setiap tahapan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Demson.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan anggaran maupun unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum juga harus memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
Dana BOS Bukan Uang Tanpa Pengawasan, Publik Berhak Tahu!
Dugaan persoalan Bimtek TKA di Kabupaten Simalungun ini menjadi ujian terhadap komitmen transparansi pengelolaan anggaran pendidikan sekaligus profesionalitas aparat penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat.
Dana BOS bukan anggaran yang dapat dipergunakan tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah yang digunakan harus memiliki dasar, bukti, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila benar terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan kegiatan yang direalisasikan, persoalan tersebut wajib ditelusuri secara serius. Jangan sampai anggaran pendidikan yang semestinya mendukung peningkatan kualitas guru justru menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas dan pertanggungjawabannya.
Demikian pula, laporan masyarakat tidak boleh berhenti pada persoalan surat-menyurat dan administrasi. Harus ada kejelasan mengenai tindak lanjut, hasil pemeriksaan, serta dasar hukum setiap keputusan yang diambil.
Kini publik menunggu keterbukaan Polres Simalungun, khususnya Unit Tipidkor, untuk menjelaskan perkembangan penanganan laporan tersebut. Kapolda Sumatera Utara juga diharapkan memastikan tidak ada laporan masyarakat yang terabaikan tanpa kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bimtek tersebut belum terbukti secara hukum. Perkiraan selisih anggaran yang disampaikan LSM Katulistiwa juga masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan audit pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Yayasan Bakti Insan Gemilang, Kapolres Simalungun, Kanit Tipidkor Polres Simalungun, Kapolda Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri Simalungun untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi demi terwujudnya pemberitaan yang berimbang, profesional, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Red/ Ril)
