DELI SERDANG | GeberNews.com – Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang kini menjadi sorotan publik. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut didesak segera turun tangan menyikapi sejumlah dugaan persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Dua persoalan yang kini menjadi perhatian adalah dugaan penyimpangan Anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, serta dugaan penjualan atau pemindahtanganan dokumen negara kepada pihak pengepul barang bekas (botot) yang disebut-sebut terjadi di lingkungan Kantor Camat Tanjung Morawa.
Dugaan Penyimpangan Dana Ketapang, Transparansi Dipertanyakan
Dugaan penyimpangan anggaran program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penelusuran serius.
Program yang menggunakan anggaran negara tersebut semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Namun, sejumlah kejanggalan yang dipersoalkan mendorong tim redaksi melakukan konfirmasi berjenjang kepada sejumlah pihak, mulai dari Camat Tanjung Morawa, pejabat terkait di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga Bupati Deli Serdang.
Sayangnya, hingga berita ini disusun, redaksi mengaku belum memperoleh penjelasan substantif yang dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait persoalan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa telah dijalankan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan Arsip Negara Dijual ke Pengepul Rongsokan, Pengawasan Dipertanyakan
Persoalan lainnya yang turut menyita perhatian adalah mencuatnya dugaan penjualan atau pemindahtanganan dokumen negara berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dan arsip pemerintahan kepada pihak pengepul barang bekas.
Isu tersebut sebelumnya menjadi pemberitaan sejumlah media dan disebut turut memicu aksi unjuk rasa elemen masyarakat di Kantor Camat Tanjung Morawa.
Dugaan keberadaan dokumen pemerintahan di tempat penampungan barang bekas menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur pengelolaan, pengamanan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip negara.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan kearsipan dan tata kelola aset pemerintah yang berlaku.
Pihak kecamatan disebut pernah memberikan penjelasan bahwa kejadian tersebut bukan atas instruksi resmi. Namun, penjelasan itu tetap perlu diuji melalui pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bagaimana dokumen tersebut dapat berpindah ke pihak ketiga dan siapa saja yang bertanggung jawab.
Inspektorat Didesak Lakukan Audit Investigatif Tanpa Tebang Pilih
Atas berbagai persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang didesak segera melakukan p′yemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar pihak pelaksana di tingkat desa maupun kecamatan, tetapi juga menelusuri rantai pengawasan dan tanggung jawab pejabat terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Bupati Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa, perangkat desa, serta pejabat dinas terkait diharapkan memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak terus berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Audit investigatif juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan penggunaan anggaran, kelalaian pengawasan, pelanggaran administrasi, maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.
Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan bagaimana dokumen pemerintahan dilindungi. Pengawasan tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang membutuhkan tindak lanjut.
Jika ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum, hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan kepada instansi terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).
Masyarakat pun diharapkan tidak ragu menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, termasuk Ombudsman RI apabila terdapat dugaan maladministrasi, serta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya.
Kini, publik menunggu langkah konkret Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Apakah berbagai dugaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh, atau justru terus menjadi tanda tanya tanpa kejelasan?
Transparansi penggunaan uang negara dan perlindungan arsip pemerintahan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
(Tim/Red)
