Deli Serdang | Geber.News.com – Kepala Desa (Kades) Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan tajam setelah tiga kali berturut-turut tidak dapat ditemui awak media yang ingin mengonfirmasi keterbukaan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ironisnya, hingga kunjungan terakhir pada Rabu (18/6/2025), tak satu pun informasi mengenai APBDes terpajang di papan informasi publik desa.
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan kantor desa tampak sepi tanpa kehadiran kepala desa. Satu-satunya perangkat desa yang berada di tempat, Kaur Umum, menyebutkan bahwa sang kepala desa sedang berada di ladang. “Tidak ada ke kantor, Pak. Sedang di ladang, datangi saja ke ladang,” ujarnya singkat.
Namun, saat tim media mencoba menghubungi kepala desa melalui WhatsApp dan panggilan telepon, nomor yang bersangkutan tidak aktif dan tak memberikan respons sama sekali. Ketiadaan papan informasi serta sikap tertutup ini memunculkan dugaan bahwa pengelolaan Dana Desa di Rumah Deleng tidak dilakukan secara transparan.
Kaur Umum pun tak mampu menjelaskan keberadaan dokumen APBDes. “Iya Pak, tidak ada. Saya pun kurang tahu Pak, di mana APBDes,” katanya. Ketidaktahuan ini semakin menegaskan dugaan lemahnya sistem administrasi dan minimnya komitmen pemerintah desa terhadap prinsip akuntabilitas.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP LSM PERADI RI, Agus Siahaan, menyuarakan keprihatinannya. “Penggunaan Dana Desa wajib diumumkan secara terbuka, termasuk Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak. Uang yang dikelola adalah milik rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya saat ditemui di sebuah rumah makan.
Agus juga meminta Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk lebih proaktif melakukan pengawasan. “Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi desa-desa lain,” tambahnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Rumah Deleng belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, masyarakat mulai mempertanyakan komitmen dan integritas pemerintah desa mereka dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan desa.
(Bastian/Tim)
