Medan | GeberNews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, mendesak agar proyek pengadaan furniture dan perlengkapan pendukung di Stadion Teladan diusut secara menyeluruh. Ia menilai langkah tegas diperlukan untuk mencegah berkembangnya paradigma negatif di tengah masyarakat sekaligus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat diwawancarai di Kantor Sekretariat TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 202 Medan, Jumat (27/3/2026). Adi menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proyek yang disebut-sebut bernilai puluhan miliar rupiah.
Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar di publik tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera turun tangan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang merusak kepercayaan masyarakat.
Adi juga menyoroti besarnya nilai anggaran dalam proyek tersebut. Pengadaan papan skor (scoring board) disebut mencapai sekitar Rp11,7 miliar, sementara pengadaan furniture stadion diperkirakan menelan anggaran hingga Rp44 miliar. Nilai ini, kata dia, menuntut adanya pengawasan ketat dan pertanggungjawaban yang terbuka.
Lebih jauh, ia menyinggung adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat dalam pengelolaan proyek. Jika hal itu terbukti, menurutnya, maka merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain itu, Adi juga menyoroti indikasi pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga di luar kontraktor utama. Ia menilai praktik semacam ini berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan jika tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam proyek tersebut, salah satu perusahaan yang disebut sebagai rekanan adalah PT Tasblock Industri Indonesia (TII). Meski demikian, Adi menegaskan bahwa semua pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada hasil resmi dari aparat penegak hukum.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera memberikan klarifikasi kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya berbagai spekulasi.
Adi menilai, jika persoalan ini tidak ditangani secara serius dan transparan, maka dampaknya tidak hanya pada proyek semata, tetapi juga terhadap integritas institusi pemerintah di mata publik.
Ia menegaskan, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui secara jelas setiap proses yang terjadi, termasuk jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum.
“Semua harus dibuka secara terang benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
(Kardo)
