GeberNews.com | Labuhanbatu Utara — Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPM-SU) bersama Persatuan Generasi Muda Labuhanbatu Utara (PGM-Labura) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid ke-5, Senin (6/4/2026), menuntut penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) Starhigh yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba.
Dalam aksi tersebut, massa mendatangi tiga titik, yakni Polres Labuhanbatu, Polsek Kualuh Hulu, dan THM Starhigh.
Koordinator aksi, Rio Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya kecewa karena hingga aksi kelima belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
“Aksi ini bentuk kepedulian kami terhadap Labura. Kami menyayangkan belum ada langkah konkret untuk menutup dan menyegel tempat hiburan tersebut,” ujar Rio.
Massa juga mendesak Kapolsek Kualuh Hulu untuk bertindak tegas dan tidak mengabaikan dugaan aktivitas ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat.
Selain itu, mereka menuntut agar Kapolsek Kualuh Hulu dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum setempat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Citra Yani Barus, menjelaskan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan administratif untuk menutup atau menyegel tempat usaha.
“Kami tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyegelan. Itu merupakan kewenangan instansi terkait,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Sementara itu, penanggung jawab THM Starhigh, Hermanto Simalango, membantah seluruh tudingan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa tempat usahanya beroperasi secara legal dan tidak terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba.
Di sisi lain, Koordinator Lapangan Bayu Setyawan menilai jawaban pihak kepolisian belum menjawab substansi tuntutan massa.
Menurutnya, terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengelola maupun aparat.
AMPM-SU dan PGM-Labura menyatakan akan melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Labuhanbatu Utara guna menyampaikan langsung temuan mereka.
Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan langkah tegas terhadap dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
(Abd. Halim)
