Medan | GeberNews.com – Polsek Medan Area kembali menjadi sorotan setelah diduga memperlambat pembebasan Riki Agasi Datuk Nikmat Gea, yang telah ditahan meskipun menang dalam sidang praperadilan. Hal ini terungkap ketika kuasa hukum Riki Agasi, yang datang ke Polsek pada Selasa (19/11/2024), melaporkan bahwa meski sudah menunjukkan salinan putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Medan, pihak Polsek Medan Area enggan membebaskannya pada hari itu juga.
Kuasa hukum korban, yang ditemani sejumlah wartawan, menilai bahwa Polsek Medan Area tidak menghormati keputusan pengadilan. “Kami sudah menunjukkan salinan keputusan praperadilan yang menyatakan bahwa klien kami tidak layak ditahan, tetapi pihak Polsek tetap berdalih belum menerima salinan resmi,” ujar kuasa hukum.
Pihak Polsek, baik Kapolsek Kompol Hendri Aritonang maupun Kanit, bersikeras bahwa pembebasan baru dapat dilakukan setelah salinan dari pengadilan diterima pada keesokan harinya. “Kami belum terima salinan, jadi besok baru bisa kami bebaskan,” kata Kanit Polsek Medan Area.
Namun, pernyataan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan awak media dan masyarakat, yang menduga bahwa Polsek Medan Area sengaja menghalangi kebebasan Riki Agasi yang telah dinyatakan tidak bersalah dalam praperadilan.
Atas laporan ini, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan turun langsung ke Polsek Medan Area, didampingi Kasat Reskrim Kompol Jama Kita Purba, untuk memastikan pembebasan korban. Setelah bertemu dengan istri dan anak-anak Riki Agasi yang sudah menunggu sejak sore, Kapolrestabes memerintahkan agar korban segera dibebaskan, yang akhirnya terjadi pada malam hari itu juga.
Keputusan Kapolrestabes untuk turun langsung dan mendengarkan keluhan masyarakat mendapatkan apresiasi dari para awak media. Namun, tindakan Polsek Medan Area yang terkesan menghindari wawancara dengan media dan memberikan keterangan yang tidak konsisten menimbulkan pertanyaan besar: “Ada apa dengan Polsek Medan Area?”
Pihak Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendesak agar Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolsek Medan Area dan anggotanya, yang dinilai tidak mematuhi keputusan hukum yang telah sah.
(Tim IMO Indonesia Sumut)
