RJ TAK CAPAI KESEPAKATAN, PARA TERLAPOR AKUI PERBUATAN — INDRA SBW, S.H. DESAK POLSEK BARUSJAHE SEGERA TINGKATKAN STATUS PERKARA KE PENYIDIKAN!

Daerah63 Dilihat
banner 468x60

 

KARO I GeberNews.com-Fasilitasi Restorative Justice (RJ) yang disediakan Polsek Barusjahe dalam penanganan suatu perkara ternyata belum menghasilkan kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan para terlapor. Namun, terdapat perkembangan penting dalam proses tersebut, yakni para terlapor disebut telah mengakui perbuatan mereka.

banner 336x280

Kondisi ini menjadi perhatian serius Indra SBW, S.H., selaku Penasihat Hukum (PH) korban sekaligus Kepala Divisi Hukum (KADIVKUM) DPP LSM Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK).

Indra menegaskan bahwa fasilitasi RJ patut diapresiasi sebagai upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, ketika proses perdamaian tidak menemukan kesepakatan, penanganan perkara tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Menurutnya, pengakuan para terlapor dalam proses RJ merupakan perkembangan penting yang harus menjadi perhatian serius Kanit Reskrim dan penyidik dalam mengevaluasi hasil penyelidikan serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

“Jangan sampai proses Restorative Justice yang tidak menghasilkan kesepakatan justru menjadi alasan untuk terus menunda kepastian hukum. Para terlapor telah mengakui perbuatannya dalam proses tersebut. Ini merupakan fakta perkembangan yang tidak boleh diabaikan oleh penyidik,” tegas Indra.

Ia secara khusus meminta Kanit Reskrim Polsek Barusjahe bersama Kapolsek Barusjahe agar memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut.

Indra menilai, penyidik harus segera mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi seluruh hasil penyelidikan, termasuk pengakuan para terlapor dan alat bukti yang telah diperoleh.

“Kalau proses RJ tidak mencapai kesepakatan, jangan terus-menerus menggantung perkara. Saya meminta Kanit Reskrim dan Kapolsek Barusjahe segera mengevaluasi hasil penyelidikan. Apabila alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, tingkatkan status perkara dari penyelidikan (Lidik) ke penyidikan (Sidik). Jangan memperpanjang proses tanpa alasan hukum yang jelas,” ujarnya.

Sebagai Penasihat Hukum korban, Indra menegaskan bahwa pihak korban berhak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas peristiwa yang dialaminya. Proses hukum tidak boleh berhenti hanya karena upaya perdamaian telah ditempuh tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Ia juga mengingatkan bahwa Restorative Justice bukanlah instrumen untuk menunda penegakan hukum. RJ merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan persetujuan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Perdamaian tidak boleh dipaksakan, pengakuan tidak boleh diabaikan, dan kepastian hukum tidak boleh digantung tanpa batas waktu.”

Menutup pernyataannya, Indra menyampaikan adagium:

Fiat justitia ruat caelum  Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.

“Ketika perdamaian tidak tercapai, hukum harus memberikan jawaban. Jangan biarkan korban terus menunggu sementara perkembangan perkara sudah berada di hadapan penyidik.”

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *