Medan | GeberNews.com – Sekretaris Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara, Muhammad Kurniawan, menepis tegas tudingan yang menyebut Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, Henti Yanto Sitorus, melakukan pungutan liar (pungli) demi kepentingan politik untuk maju sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara.
Menurut Kurniawan, isu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat tendensius, serta sarat dengan kepentingan politik tertentu yang sengaja diarahkan untuk mencemarkan nama baik kepala daerah yang saat ini tengah fokus menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Isu pungli yang dikaitkan dengan ambisi politik menuju Ketua DPD Golkar Sumut adalah narasi liar tanpa bukti hukum yang kuat. Kami melihat ini sebagai bentuk pembunuhan karakter yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Muhammad Kurniawan dalam keterangannya, Rabu, 18 Desember 2025, di Kantor PW Al Washliyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja No. 144, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan maupun hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan Bupati Labuhanbatu Utara terbukti melakukan praktik pungli sebagaimana yang dituduhkan di ruang publik.
“Dalam negara hukum, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Jangan biarkan opini publik digiring oleh isu-isu tidak bertanggung jawab yang justru berpotensi merusak demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Labuhanbatu Utara, Kurniawan juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dan cermat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan kegaduhan politik, khususnya menjelang dinamika internal partai.
Ia menilai, perbedaan pandangan politik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang beradab dan konstitusional, bukan dengan melempar tudingan tanpa dasar yang dapat mencederai etika demokrasi dan kepercayaan publik.
“Kami mengajak semua pihak untuk menempuh jalur yang benar dan bermartabat, bukan menyebarkan fitnah di ruang publik. PW HIMMAH Sumut berkomitmen mengawal demokrasi yang sehat, beretika, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
(Abd. Halim)
