Medan | GeberNews.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah persoalan publik yang dinilai membutuhkan penjelasan langsung dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk menemui peserta aksi dan memberikan klarifikasi terkait berbagai isu, di antaranya dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, serta persoalan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.
Massa juga menyoroti keberangkatan sejumlah pejabat Bapenda Kota Medan ke Bali yang dinilai perlu mendapat penjelasan kepada masyarakat.
Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada pejabat utama Pemko Medan yang menemui massa. Situasi tersebut membuat peserta aksi kecewa dan akhirnya membakar ban bekas sebagai bentuk protes di tengah jalan.
Setelah ban dibakar dan tidak kunjung mendapat respons dari pejabat Pemko Medan, sejumlah peserta aksi kemudian mencoba masuk ke area Kantor Wali Kota Medan. Situasi sempat memanas hingga terjadi kericuhan antara massa aksi dan petugas pengamanan.
Dalam kejadian tersebut, Ketua LSM Kebenaran dan Keadilan, Habib, mengaku menjadi korban tindakan represif dari Satpol PP Kota Medan. Akibat insiden itu, celananya mengalami kerusakan.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami hanya ingin bertemu Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekda untuk meminta penjelasan. Mereka digaji dari uang rakyat, sudah seharusnya mendengar aspirasi masyarakat,” tegas salah seorang orator aksi.
Setelah situasi memanas, perwakilan Wali Kota Medan, Rahmat Harahap, akhirnya menemui massa aksi. Ia menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan Pemko Medan.
Usai mendengarkan penjelasan tersebut, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Namun, peserta aksi menegaskan akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian serius.
Massa meminta Pemko Medan tidak menutup ruang komunikasi dengan masyarakat dan segera memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang menjadi tuntutan publik.
(Adel/Wapemred)
