Diduga Ada Mark-Up dan SPJ Fiktif Dana BOS TA 2025, Kepala SDN 114 Pagaran Sigatal Bungkam Saat Dikonfirmasi

Berita46 Dilihat
banner 468x60

PANYABUNGAN | GeberNews.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Tahun Anggaran 2025 di SD Negeri 114 Pagaran Sigatal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menuai sorotan tajam. Dugaan mark-up anggaran, kejanggalan realisasi belanja, hingga indikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif kini menjadi perhatian Aliansi Pers dan Aktivis yang secara resmi melayangkan surat Konfirmasi Lanjutan dan Somasi Formil kepada kepala sekolah.

Somasi tersebut dilayangkan menyusul ditemukannya sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dalam realisasi Dana BOS dengan total Rp213.300.000. Pihak aliansi mendesak agar kepala sekolah memberikan penjelasan terbuka atas penggunaan uang negara tersebut, namun hingga batas waktu konfirmasi, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

banner 336x280

Surat bernomor 39/Somasi-Konf/Aliansi-PA/Eks/B/XI/2026, tertanggal 16 November 2026, merupakan peringatan hukum terakhir setelah surat konfirmasi pertama yang dilayangkan pada 20 Oktober 2026 tidak mendapat tanggapan.

Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik (Forum MP4), Arif Azka Batubara, dalam keterangan pers di Panyabungan, Rabu (19/11), menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan sinkronisasi data realisasi Dana BOS Tahap I dan II Tahun 2025, Arief Azka mengungkap sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak wajar dan membutuhkan pemeriksaan serius.

Pos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah tercatat menyerap anggaran sebesar Rp66.182.600 atau sekitar 31 persen dari total dana BOS, dengan rincian Tahap I sebesar Rp36.967.000 dan Tahap II sebesar Rp29.215.600.

Besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik bangunan sekolah yang memiliki kapasitas 211 siswa. Terlebih, menurut pihak aliansi, tidak terdapat bencana alam sepanjang tahun berjalan yang dapat menjadi alasan pembengkakan biaya pemeliharaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai jenis pekerjaan, volume kegiatan, harga material, serta bukti realisasi belanja yang harus dipertanggungjawabkan.

Kejanggalan berikutnya ditemukan pada komponen Administrasi Kegiatan Sekolah yang menghabiskan anggaran hingga Rp50.035.500 atau hampir 23,5 persen dari total dana BOS. Rinciannya, Tahap I sebesar Rp25.897.500 dan Tahap II sebesar Rp24.138.000.

Nilai tersebut dinilai tidak masuk akal untuk kebutuhan administrasi, Alat Tulis Kantor (ATK), serta pelaporan kegiatan di tingkat sekolah dasar. Aliansi mempertanyakan apakah seluruh belanja tersebut benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan sekolah, atau justru berpotensi menjadi celah penyimpangan yang harus ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi.

Arief Azka, mantan aktivis HMI UIN Sumut, juga menyoroti komponen Pengembangan Perpustakaan yang mengalami lonjakan anggaran lebih dari 100 persen pada Tahap II, dari Rp11.100.000 pada Tahap I menjadi Rp23.585.000 pada Tahap II, dengan total Rp34.685.000.

“Komponen ini mengalami lonjakan anggaran lebih dari 100 persen pada Tahap II, yakni dari Rp11.100.000 pada Tahap I menjadi Rp23.585.000 pada Tahap II, dengan total Rp34.685.000 yang diduga rawan manipulasi dan terindikasi mark up,” ketusnya.

Lonjakan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari jumlah dan jenis buku yang dibeli, harga satuan, nota atau faktur pembelian, hingga keberadaan fisik buku dan barang yang diklaim telah diadakan. Aliansi menilai, tanpa bukti realisasi yang jelas, besarnya anggaran tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Sorotan lainnya mengarah pada Kegiatan Asesmen dan pengadaan Alat Multimedia. Anggaran asesmen pembelajaran tercatat mencapai Rp23.969.000 yang diduga berpotensi tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Sementara pengadaan alat multimedia menyerap Rp16.169.400 dan dinilai perlu diverifikasi secara fisik, termasuk keberadaan barang, spesifikasi, harga pembelian, serta pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pihak sekolah juga tercatat mengalokasikan Rp0 untuk komponen langganan daya dan jasa serta pembayaran honorarium pada kedua tahap. Selain itu, aliansi mengungkap tidak ditemukannya papan informasi realisasi Dana BOS di lingkungan sekolah, sebagaimana diwajibkan dalam petunjuk teknis (Juknis). Kondisi ini semakin memperkuat desakan agar pengelolaan dana tersebut dibuka secara transparan dan dapat diperiksa publik.

“Kejanggalan penggunaan Dana BOS ini harus diusut tuntas. Ini bukan uang pribadi oknum Kasek, tapi uang negara yang harus dipergunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Kami akan melayangkan Laporan Pengaduan (Lapdu) resmi beserta bukti awal ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Unit Tipikor Polres Madina. Kami juga akan menyurati Inspektorat, Dinas Pendidikan Madina, serta BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan audit investigatif,” tegas Arief Azka.

Aliansi Pers dan Aktivis menegaskan, dugaan penyimpangan tersebut tidak boleh berhenti sebatas polemik atau tudingan. Mereka mendesak instansi berwenang turun tangan melakukan pemeriksaan, mengaudit realisasi anggaran, mencocokkan dokumen SPJ dengan kondisi fisik barang dan pekerjaan di lapangan, serta menelusuri aliran penggunaan dana apabila ditemukan indikasi kerugian negara.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi awak media kepada Kepala SDN 114 Pagaran Sigatal belum membuahkan hasil. Bahkan, hingga batas waktu somasi berakhir, yang bersangkutan belum memberikan hak jawab maupun klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran yang disampaikan aliansi.

Sikap bungkam tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai realisasi Dana BOS senilai Rp213.300.000 masih belum terjawab. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

(Red/Ril)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *