Tolak Hegemoni Kekuasaan, Aktivis Madina Tolak Wacana Sufmi Dasco Jadi Wapres

Berita68 Dilihat
banner 468x60

PANYABUNGAN | GeberNews.com – Sejumlah elemen aktivis mahasiswa dan kepemudaan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengusungan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (RI-2), menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah mengundurkan diri.

Sikap penolakan tersebut disuarakan Gerakan Aktivis Mahasiswa Pemuda Indonesia (GAMPMI) bersama Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik (MP4) melalui keterangan resmi kepada awak media di Panyabungan, Selasa (17/11).

banner 336x280

Ketua Umum GAMPMI, Lukmanul Hakim Nasution, S.H., menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk membangun konsolidasi maupun membagi-bagi kekuasaan di antara elite politik. Ia menilai, apabila posisi RI-2 diarahkan kepada figur dari lingkaran internal partai yang sama dengan Presiden, kondisi tersebut berpotensi mempersempit keseimbangan kekuasaan dan melemahkan kontrol demokrasi.

“Dominasi satu kekuatan politik dalam pemerintahan sangat berbahaya. Hal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik kekuasaan yang koruptif dan mengarah pada pola lama diktator otoritarianisme seperti masa Orde Baru,” tegas Lukman, yang juga menjabat Sekretaris DPC Rempala (Remaja Masjid Pencinta Alam) Kabupaten Madina.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu juga menyoroti dugaan penggiringan opini publik secara sistematis dan masif yang dinilai berupaya membangun persepsi seolah-olah hanya Sufmi Dasco Ahmad yang paling layak menduduki kursi Wakil Presiden. Menurutnya, pola tersebut berpotensi mengerdilkan demokrasi sekaligus menutup kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa lainnya untuk tampil dan berkompetisi secara terbuka, objektif, serta adil (fair play).

“Ini adalah bentuk pembodohan publik yang mengancam demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum MP4, Arief Azka Batubara, menegaskan bahwa penentuan Wakil Presiden harus mengedepankan integritas, kapasitas, rekam jejak, pemikiran kritis, serta keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat. Ia menolak apabila proses penentuan RI-2 hanya menjadi hasil kompromi politik transaksional atau praktik “dagang sapi” di kalangan elite.

“Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Republik ini tidak kekurangan tokoh berintegritas selain Dasco yang pantas menjadi Wakil Presiden,” ujar Azka, mantan aktivis HMI UIN Sumut.

Atas dasar sikap tersebut, GAMPMI dan Forum MP4 mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak terburu-buru menentukan figur Wakil Presiden, melainkan bersikap terbuka, objektif, dan selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi serta kepentingan nasional.

Kedua kelompok aktivis itu meminta agar ruang pencalonan dibuka seluas-luasnya bagi figur dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan profesional, akademisi, hingga tokoh partai koalisi maupun nonkoalisi. Mereka menyebut sejumlah partai, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, PKB, dan Partai NasDem, sebagai bagian dari spektrum politik yang perlu dipertimbangkan demi menjaga keseimbangan politik nasional.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal isu tersebut dari daerah, GAMPMI dan Forum MP4 mengaku berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat di kawasan Pasar Baru Panyabungan. Aksi itu disebut sebagai langkah menyampaikan aspirasi sekaligus mempertegas penolakan terhadap wacana pengusungan Dasco sebagai Wakil Presiden.

Tidak berhenti pada aksi demonstrasi, kedua elemen aktivis tersebut juga berencana menggalang “Petisi Masyarakat Madina Tolak Dasco” serta membagikan ribuan selebaran kepada masyarakat untuk memperluas dukungan dan membangun kesadaran publik terhadap isu yang mereka perjuangkan.

“Saat ini kami tengah memfinalisasi teknis gerakan bersama elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Ormas lainnya. Kami ingin memastikan suara penolakan dari Mandailing Natal ini menggema hingga ke pemerintah pusat,” pungkas Lukman.

GAMPMI dan Forum MP4 menegaskan, gerakan yang mereka rencanakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya mengawal demokrasi, mengkritisi konsentrasi kekuasaan, serta mendorong agar penentuan pemimpin nasional tidak terjebak dalam kepentingan politik kelompok, melainkan berpijak pada integritas, kompetensi, keterbukaan, dan kepentingan rakyat.

(Red/Ril)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *