Krisis LPG 3 Kg di Madina Makin Mencekik, Rahmad Hariandi Pulungan Surati Presiden hingga DPRD: Desak Negara Berantas Mafia Distribusi

Berita155 Dilihat
banner 468x60

PANYABUNGAN | GeberNews.com – Kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kian mencekik kehidupan masyarakat kecil. Kondisi yang terus berlarut-larut, khususnya di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Bukit Malintang, memicu keresahan warga. Di tengah sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, masyarakat justru dihadapkan pada harga jual yang melambung tinggi di tingkat pengecer.

Merespons kondisi yang dinilai semakin memprihatinkan tersebut, praktisi hukum sekaligus tokoh pemuda Madina, Rahmad Hariandi Pulungan, S.H., melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Mandailing Natal, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Surat itu merupakan bentuk protes sekaligus desakan agar pemerintah tidak tutup mata terhadap penderitaan rakyat akibat carut-marut distribusi energi bersubsidi.

banner 336x280

Dalam unggahan media sosialnya, Rahmad menegaskan bahwa surat terbuka tersebut merupakan suara masyarakat kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga maupun memperoleh akses BBM bersubsidi.

Dalam keterangannya kepada pers, Selasa (18/11), Rahmad menyoroti dugaan ketimpangan distribusi energi bersubsidi di lapangan. Stok LPG 3 kg di pangkalan resmi dan BBM bersubsidi di SPBU, menurutnya, kerap dikabarkan habis dalam waktu singkat, bahkan memicu antrean panjang. Namun, ironisnya, LPG bersubsidi justru masih ditemukan di tingkat pengecer dan jalur tidak resmi dengan harga jauh di atas ketentuan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: ke mana LPG bersubsidi mengalir, siapa yang menguasai distribusinya, dan mengapa rakyat harus membeli dengan harga mahal ketika stok di jalur resmi dikabarkan habis?

“Anggaran subsidi energi digelontorkan negara dengan tujuan mulia untuk meringankan beban rakyat miskin, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Rantai distribusi di tingkat bawah sedang tidak baik-baik saja, sementara pengawasan di daerah terkesan berjalan di tempat,” tegas Rahmad, yang berprofesi sebagai advokat.

Rakyat Kecil Jangan Dibebani Tugas Mengawasi Distribusi Subsidi

Rahmad juga mengkritik pola imbauan pemerintah yang meminta masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi LPG maupun BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab pengawasan kepada masyarakat yang justru sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

“Masyarakat kecil sudah kesulitan menyambung hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki modal materi, waktu, maupun tenaga untuk mengumpulkan bukti dan mengurus birokrasi pelaporan resmi,” ungkap mantan aktivis HMI tersebut.

Ia menilai, meminta masyarakat melapor tanpa memberikan jaminan perlindungan yang memadai merupakan pendekatan yang tidak realistis. Sebab, warga berhadapan langsung dengan pengecer, pelangsir, maupun pihak-pihak yang diduga memiliki pengaruh di lapangan.

“Warga hidup berdampingan langsung dengan para pengecer, pelangsir, hingga oknum berpengaruh di lapangan. Tanpa jaminan perlindungan hukum dan keselamatan yang nyata, warga takut bersuara karena khawatir diancam atau dipersulit saat mencari nafkah,” ketusnya.

Rahmad menegaskan, pengawasan distribusi subsidi negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat yang memiliki kewenangan, bukan dibebankan kepada rakyat kecil yang rentan terhadap tekanan maupun intimidasi.

“Negara memiliki perangkat pemerintahan, kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum untuk memberantas mafia dan kebocoran distribusi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Desak Sidak Senyap, Cabut Izin Penyalur Nakal, dan Lindungi Pelapor

Melalui surat terbuka yang turut ditembuskan kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kapolres Mandailing Natal, serta Ombudsman RI, Rahmad mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar mengeluarkan imbauan maupun pernyataan normatif.

Pertama, ia mendesak dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) secara tertutup terhadap agen, pangkalan LPG 3 kg, serta SPBU di wilayah yang mengalami kelangkaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemeriksaan tidak bocor terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan mengungkap dugaan penyimpangan distribusi.

“Pemerintah harus hadir mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg ini karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah harus segera melakukan audit dan inspeksi mendadak secara senyap tanpa kebocoran informasi ke agen, pangkalan LPG 3 kg, serta SPBU di wilayah yang mengalami kelangkaan,” tegasnya.

Kedua, Rahmad mendesak pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila ditemukan praktik penyelewengan distribusi, permainan harga, atau keterlibatan dengan pengecer dan pelangsir yang merugikan masyarakat.

“Pemerintah wajib menindak tegas dan mencabut izin usaha agen maupun pangkalan yang terbukti bermain mata dengan pengecer, pelangsir, atau pihak industri,” pungkasnya.

Ketiga, ia meminta pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang aman, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Menurutnya, perlindungan terhadap warga yang menyampaikan dugaan penyimpangan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak dihantui ancaman maupun ketakutan ketika melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

Rahmad menegaskan, masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban kelangkaan, mahalnya harga LPG bersubsidi, dan lemahnya pengawasan. Pemerintah harus memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi peluang bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kesulitan rakyat.

“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menagih keadilan dan kehadiran negara bagi rakyat kecil di pelosok daerah,” tutup Rahmad Hariandi Pulungan.

Kelangkaan LPG 3 kg bukan persoalan sepele. Ketika kebutuhan dasar rakyat sulit diperoleh, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pengawasan harus nyata, penindakan harus tegas, dan distribusi subsidi harus kembali kepada tujuan utamanya: melindungi serta meringankan beban masyarakat kecil.

(Red/Ril)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *