Medan | GeberNews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumatera Utara (GEMA Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik strategis di Kota Medan pada Jumat, 23 Mei 2025. Aksi ini menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Medan.
Unjuk rasa dilakukan secara bergantian di depan Kantor Dinas Perkim, Kantor Wali Kota Medan, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Massa membawa spanduk dan poster bernada tuntutan serta mendesak aparat penegak hukum turun tangan menindak dugaan korupsi yang disebut berlangsung sistematis.
Koordinator Aksi, Rahmat Situmorang, dalam orasinya menyebut lambannya birokrasi pengurusan izin bangunan diduga kuat terkait praktik pungli. Ia mengungkap adanya permintaan “uang pelicin” sebesar Rp2,5 juta per unit agar proses PBG bisa berjalan lancar.
“Kami menduga adanya permintaan dana tambahan oleh oknum pegawai Dinas Perkim merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terang-terangan. Ini jelas mencederai prinsip birokrasi yang bersih dan melayani,” tegas Rahmat.
GEMA Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perkim. Mereka menuntut agar komitmen terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan diwujudkan dalam pelayanan publik yang jujur dan transparan.
Dalam tuntutannya, GEMA Sumut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi, hingga Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat diperiksa dan ditindak secara hukum. Ini menyangkut marwah pelayanan publik di Kota Medan,” pungkas Rahmat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Perkim Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan GEMA Sumut.
(Satria)
