JAKARTA | GeberNews.com – Terpilihnya Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum kebangkitan organisasi dalam memperkuat persatuan, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta membangun kelembagaan yang lebih solid, mandiri, dan berintegritas.
Harapan tersebut disampaikan Pemilik sekaligus Pimpinan Redaksi Media Online Jatanrasnews.com, Irena Sinaga, S.H., atau yang akrab disapa Iren Sinaga, pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Irena, terpilihnya Hardep melalui Musyawarah Nasional (Munas) I APPI harus menjadi awal dari langkah besar untuk memperkuat eksistensi organisasi kewartawanan tersebut, sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kepengurusan di semua tingkatan.
Ia menilai, kepemimpinan baru memiliki tanggung jawab besar untuk menyatukan seluruh elemen organisasi, memperkuat konsolidasi internal, serta menghadirkan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat bagi wartawan dan kemajuan dunia jurnalistik Indonesia.
Munas I APPI diselenggarakan pada Rabu, 11 November 2026, bertempat di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Dalam forum nasional tersebut, Hardep ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP APPI periode 2026–2031, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.
Irena menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi secara dewasa dan penuh tanggung jawab. Seluruh pengurus serta anggota diharapkan dapat menghormati hasil Munas dan bersama-sama mendukung kepengurusan yang baru demi kemajuan APPI.
KONSOLIDASI ORGANISASI MENJADI PRIORITAS UTAMA
Irena menilai, salah satu agenda penting yang perlu segera dilakukan Hardep adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah anggota maupun lengkapnya struktur kepengurusan, tetapi juga oleh soliditas, komunikasi, koordinasi, serta kesamaan visi dalam menjalankan roda organisasi.
Hubungan antara DPP, DPW, hingga DPD harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi berkesinambungan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Ia berharap APPI mampu berkembang menjadi organisasi kewartawanan yang memiliki sistem kelembagaan tertata, program kerja terarah, serta kepengurusan yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya.
“APPI harus menjadi organisasi yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Konsolidasi jangan hanya menjadi agenda formalitas, tetapi harus diwujudkan melalui kebersamaan, komunikasi, dan kerja nyata. Seluruh pengurus harus memiliki komitmen yang sama untuk membesarkan organisasi,” ujar Irena.
Ia juga berharap Hardep dapat merangkul seluruh elemen organisasi tanpa membedakan latar belakang, wilayah, maupun perbedaan pandangan.
Dengan demikian, APPI dapat menjadi rumah bersama bagi insan pers yang memiliki komitmen terhadap kemajuan jurnalistik, kebebasan pers, serta peningkatan kualitas profesi wartawan.
PROFESIONALISME DAN KODE ETIK JURNALISTIK HARUS DIKEDepankan
Selain konsolidasi kelembagaan, Irena menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital.
Menurutnya, kemudahan dalam memproduksi serta menyebarluaskan informasi harus diimbangi dengan kemampuan jurnalistik yang memadai dan pemahaman terhadap tanggung jawab profesi.
Kecepatan menyampaikan berita tidak boleh mengesampingkan akurasi, verifikasi fakta, keberimbangan, serta kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Irena mengingatkan bahwa setiap wartawan harus memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), menjaga independensi, mengutamakan kepentingan publik, serta tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi.
“Wartawan harus memiliki keberanian dalam mengungkap fakta, tetapi tetap mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab. Kebebasan pers bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ada aturan hukum dan kode etik yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tegasnya.
Ia berharap kepengurusan DPP APPI periode 2026–2031 dapat memberikan perhatian serius terhadap pendidikan jurnalistik, pelatihan peningkatan kompetensi, pembinaan anggota, serta penguatan pemahaman mengenai regulasi pers.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Karena itu, organisasi kewartawanan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melahirkan wartawan yang kompeten, berintegritas, independen, dan memahami fungsi strategis pers dalam kehidupan demokrasi.
KEMITRAAN STRATEGIS HARUS TETAP MENJAGA INDEPENDENSI PERS
Irena juga berharap kepengurusan baru DPP APPI mampu memperluas hubungan dan kemitraan kelembagaan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, kemitraan yang baik merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi, memperluas akses informasi, dan menciptakan hubungan yang konstruktif antara insan pers dengan berbagai institusi.
Namun, ia mengingatkan bahwa hubungan kemitraan harus tetap berjalan secara profesional dan proporsional tanpa menghilangkan independensi media maupun fungsi kontrol sosial pers.
Wartawan harus tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik, mengungkap fakta, serta menjalankan tugas jurnalistik secara objektif tanpa tekanan maupun intervensi kepentingan tertentu.
“Hubungan kemitraan harus dibangun dengan baik, tetapi independensi pers tetap menjadi prinsip utama. Wartawan harus mampu menjaga hubungan profesional dengan berbagai pihak tanpa kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pers yang profesional bukan hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga harus berani mengawasi jalannya kepentingan publik secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, APPI diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu memperjuangkan kemerdekaan pers sekaligus mendorong anggotanya menjalankan profesi sesuai ketentuan hukum dan etika jurnalistik.
HARAPAN TERHADAP KEPEMIMPINAN HARDEP PERIODE 2026–2031
Lebih lanjut, Irena berharap Hardep dapat menjalankan amanah sebagai Ketua Umum DPP APPI dengan mengedepankan kebersamaan, keterbukaan, ketegasan, transparansi, serta tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia juga berharap program kerja kepengurusan baru dapat direalisasikan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan.
Beberapa hal yang dinilai penting menjadi perhatian kepemimpinan Hardep antara lain penguatan konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia wartawan, pendidikan dan pelatihan jurnalistik, pembinaan anggota, penguatan kelembagaan, serta perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Irena, keberhasilan seorang Ketua Umum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memimpin organisasi secara struktural, tetapi juga dari sejauh mana kepemimpinannya mampu membangun kepercayaan, menyatukan perbedaan, memperjuangkan kepentingan anggota, dan menghadirkan perubahan positif.
Ia berharap Hardep dapat membawa APPI menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan dalam dunia pers nasional, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan independensi.
APPI HARUS SEMAKIN SOLID DAN DIPERCAYA INSAN PERS
Menutup pernyataannya, Irena Sinaga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota APPI untuk memperkuat solidaritas serta memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Hardep.
Menurutnya, kemajuan organisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Ketua Umum maupun pengurus pusat, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota yang memiliki komitmen untuk membesarkan organisasi.
Munas I APPI hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan, menyatukan visi, serta membangun semangat baru dalam memperjuangkan profesionalisme wartawan Indonesia.
“Harapan kita bersama, di bawah kepemimpinan Hardep, APPI semakin solid, profesional, dan berintegritas. Seluruh pengurus dan anggota harus saling mendukung, menjaga kekompakan, serta bekerja bersama demi kemajuan organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana APPI mampu memberikan kontribusi nyata bagi insan pers dan masyarakat,” tutup Irena.
Irena kembali menegaskan bahwa organisasi kewartawanan yang kuat harus dibangun dengan persatuan, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta komitmen untuk menjaga kehormatan profesi wartawan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru periode 2026–2031, APPI diharapkan mampu melangkah lebih maju, memperkuat eksistensi kelembagaan, meningkatkan kualitas anggotanya, serta mengambil peran strategis dalam menjaga marwah dan kemerdekaan pers Indonesia.
(Redaksi)
