Batu Bara | GeberNews.com – Persoalan kewajiban kebun plasma di Kabupaten Batu Bara kini tidak lagi sebatas persoalan belum terealisasinya hak masyarakat. Lebih jauh, mandeknya pembahasan selama hampir satu tahun mulai memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan pemegang HGU.
Dari sembilan kali pertemuan yang telah digelar, masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai perusahaan mana yang telah memenuhi kewajibannya, perusahaan mana yang belum, serta langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan ketentuan tersebut dijalankan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah pemerintah daerah telah melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen perizinan, dan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan. Jika sudah, di mana hasil pengawasannya dan mengapa masyarakat belum memperoleh kepastian.
Ketidakhadiran Dinas Pertanian dan Perkebunan, instansi perizinan, ATR/BPN, serta perusahaan dalam pertemuan terakhir semakin memperlihatkan bahwa koordinasi antarpihak perlu dievaluasi secara serius. DPRD Kabupaten Batu Bara melalui Pansus seharusnya tidak berhenti pada inventarisasi persoalan dan pengumpulan keterangan.
Fungsi pengawasan harus diarahkan pada pemeriksaan faktual, pembukaan data, serta rekomendasi yang memiliki tindak lanjut jelas.
Terhadap beladan perusahaan perkebunan pemegang HGU di Kabupaten Batu Bara yang menjadi objek pembahasan, DPRD perlu meminta penjelasan secara individual mengenai status HGU, luas lahan, dasar kewajiban plasma, pola kemitraan, realisasi kebun masyarakat, dan dokumen pendukungnya.
Jangan sampai seluruh perusahaan hanya disebut dalam daftar pembahasan, tetapi tidak pernah diminta mempertanggungjawabkan kewajibannya secara langsung.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi perizinan. Masyarakat berhak mengetahui apakah kewajiban plasma setiap perusahaan telah diverifikasi atau masih sebatas laporan administratif.
Sorotan terhadap PT Perkebunan Socfindo juga membutuhkan kejelasan tersendiri, terutama mengenai status proses perizinan yang dipertanyakan dalam forum rapat.
DPRD dan instansi berwenang perlu memastikan seluruh dokumen serta tahapan administrasinya dapat diperiksa berdasarkan ketentuan hukum.
Darwin Marpaung, LCI. Ketua Umum DPW MASPERA SUMBAGUT, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batu Bara, serta Zuriat Kedatukan Lima Puluh meminta persoalan ini tidak kembali diselesaikan melalui pertemuan yang hanya menghasilkan janji pemanggilan.
Mereka menginginkan agenda berikutnya menjadi momentum untuk membuka fakta, menghadirkan perusahaan, meminta pertanggungjawaban instansi teknis, dan menetapkan langkah penyelesaian yang terukur.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar perdebatan angka 20 persen. Yang dipertaruhkan adalah kepastian hak, keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria, serta keseriusan pemerintah dalam mengawasi kewajiban badan usaha.
Saat ini DPRD Batu Bara ditantang untuk membuktikan bahwa Pansus bukan sekadar instrumen politik untuk merespons tuntutan masyarakat, melainkan alat pengawasan yang mampu mendorong penyelesaian persoalan.
Sebab, semakin lama persoalan ini dibiarkan tanpa kepastian, semakin besar pula risiko hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat.
Masyarakat tidak membutuhkan rapat kesepuluh yang kembali berakhir dengan janji. Mereka membutuhkan data, kejelasan kewajiban, ketegasan pengawasan, dan kepastian penyelesaian.
(Adel)
