Medan | GeberNews.com – Pembangunan gedung PDAM Sunggal yang menelan anggaran fantastis Rp61,38 miliar kini menuai kritik pedas. Ketua Umum TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketua Umum Pagar Undri Prabowo-Gibran Untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis, menyebut proyek tersebut penuh kejanggalan, amburadul, dan diduga tanpa izin resmi.
“Proyek sebesar ini tapi kualitasnya memprihatinkan. Kami mencium indikasi kuat proyek ini dijalankan tanpa legalitas lengkap seperti PBG, AMDAL, dan dokumen pendukung lainnya,” tegas Adi Warman Lubis pada Senin, 7 April 2025 di Medan.
Adi mengungkap, bangunan yang belum rampung itu sempat ambruk beberapa pekan lalu dan menyebabkan korban luka. Usai menerima laporan warga, timnya langsung turun ke lokasi. “Kami temukan fakta mengejutkan. Bangunan roboh, warga luka, tapi pengawas malah buang badan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, jawaban para pengawas proyek dinilai melecehkan logika publik. “Salah satu pengawas bilang bangunan ambruk karena ada pekerja kencing sembarangan hingga penunggu gaib marah. Ini proyek negara, bukan cerita horor. Jangan bodohi rakyat!” kata Adi dengan nada geram.
Yang lebih memprihatinkan, para pengawas di lapangan justru mengaku tidak tahu-menahu soal perizinan. “Ini makin aneh. Proyek negara, nilai puluhan miliar, tapi pengawasnya bilang tidak tahu izin? Aneh bin ajaib. Ini sinyal keras ada permainan busuk,” lanjutnya.
Adi menyebut pihaknya telah mengirim surat resmi meminta klarifikasi kepada pelaksana proyek, namun hingga kini belum direspon. Ia juga menyatakan akan menyurati Wali Kota Medan, DPRD Kota Medan, dan dinas teknis terkait, serta membawa kasus ini ke unit Krimsus.
“Kami menduga ada penyimpangan material, prosedur, hingga potensi korupsi. Jika tak ada tindakan cepat, kami akan turun ke jalan. Uang negara bukan untuk dibakar seenaknya. Rakyat berhak tahu ke mana anggaran ini mengalir,” tegasnya.
Adi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia mendesak aparat penegak hukum agar segera bertindak sebelum kerugian negara dan risiko korban semakin bertambah.
Dodi Suara Prananta
