Medan | GeberNews.com — Rakyat Terlantar di Bandara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Insan Pers Solidaritas Seluruh Indonesia (HIPSI) Sumatera Utara (Sumut), Rizal Syam Lubis, S.E., menyuarakan keprihatinan mendalam atas kisruh pelayanan penerbangan rute Bener Meriah–Medan tujuan Banda Aceh yang telah menelantarkan ratusan calon penumpang tanpa kepastian keberangkatan. Puluhan hingga ratusan warga terpaksa bertahan berhari-hari di area bandara, terjebak antrean panjang tanpa kejelasan jadwal penerbangan, minim informasi resmi, dan dibiarkan menghadapi kondisi penuh ketidakpastian. Situasi tersebut berdampak pada kepanikan kolektif, kelelahan fisik, serta tekanan emosional yang dialami para penumpang akibat tidak adanya kejelasan waktu keberangkatan.
Rizal menilai kondisi tersebut merupakan cerminan lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi udara, khususnya pada jalur penerbangan perintis dan regional. Menurutnya, negara seakan tidak hadir di saat masyarakat paling membutuhkan perlindungan dan kepastian layanan. Para penumpang bukan hanya kehilangan waktu dan kesempatan bekerja, tetapi juga kehilangan momen penting bersama keluarga dan agenda vital lainnya. Kerugian yang dialami masyarakat tidak sebatas bersifat ekonomi, namun juga merambah ke ranah sosial dan psikologis, mengingat warga dipaksa menunggu tanpa kepastian, dengan kondisi fisik yang semakin terkuras dan beban mental yang kian meningkat.
“Ini bukan sekadar keterlambatan penerbangan. Ini sudah menjadi penelantaran warga negara. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Negara harus turun tangan langsung, bukan sekadar menonton rakyat tersandera di bandara,” tegas Rizal kepada GeberNews.com di Medan, Minggu, 30 November 2025.
Ketua DPD HIPSI Sumut tersebut menekankan bahwa pemerintah tidak dapat menggantungkan nasib masyarakat hanya kepada satu maskapai penerbangan semata. Ia mendesak Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah segera membuka koordinasi lintas maskapai guna mengurai penumpukan penumpang, menyiapkan armada tambahan, serta memastikan tersedianya langkah darurat yang terukur agar situasi dapat segera normal kembali. Menurutnya, penanganan krisis transportasi seperti ini membutuhkan intervensi langsung pemerintah, bukan sekadar menunggu mekanisme pasar atau keputusan internal maskapai.
“Kalau satu maskapai tidak mampu melayani, libatkan maskapai lain. Ini adalah kewenangan penuh pemerintah. Jangan biarkan rakyat digantung tanpa kepastian. Transportasi udara bukan hak segelintir elite, melainkan kebutuhan dasar seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Rizal juga menyoroti buruknya sistem komunikasi yang diterapkan di lapangan. Ia menilai ketiadaan penjelasan resmi dari otoritas penerbangan maupun pengelola bandara telah membuat masyarakat berada dalam situasi serba tidak pasti. Para penumpang tidak memperoleh informasi jelas terkait penyebab gangguan, estimasi waktu keberangkatan, maupun langkah konkret yang sedang ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ini bukan semata soal jadwal, melainkan juga persoalan transparansi. Warga adalah pihak yang paling terdampak, namun justru dibiarkan tanpa informasi memadai. Akibatnya, kepanikan berkembang, asumsi liar muncul, dan rasa kepercayaan publik terhadap layanan transportasi udara semakin terkikis,” ujar Rizal.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penerbangan perintis dan regional di wilayah Aceh serta Sumatera Utara. Mulai dari manajemen jadwal penerbangan, kesiapan armada, mitigasi gangguan operasional hingga keseimbangan antara kepentingan bisnis maskapai dengan kewajiban pelayanan publik, menurutnya, harus menjadi fokus utama pembenahan. Evaluasi ini dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.
“Transportasi udara bukan sekadar komoditas bisnis. Ini menyangkut mobilitas rakyat dan hajat hidup orang banyak. Ketika rakyat sudah terlantar seperti hari ini, pemerintah tidak punya alasan bersembunyi di balik dalih teknis. Yang ditunggu warga hanya satu hal: tindakan nyata, solusi cepat, serta tanggung jawab penuh dari negara,” pungkas Rizal menegaskan.
(Tim)
