Medan | GeberNews.com – Sulitnya proses perizinan, tingginya biaya logistik, serta masih maraknya premanisme menjadi sederet persoalan yang dihadapi pengusaha di Sumatera Utara. Permasalahan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumut dengan tema “Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, Selasa (24/6), di Theater Room DPP APINDO Sumut, Gedung Jati Junction, Medan.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan inisiatif Kapolda Sumut yang disambut positif oleh pihaknya. Forum ini bertujuan untuk menggali langsung permasalahan riil yang dihadapi pengusaha dan mencari akar persoalannya.
“Ini forum penting bagi kami untuk menyampaikan kendala-kendala seperti perizinan yang berbelit, biaya logistik tinggi, dan praktik premanisme. Lewat diskusi ini, kami berharap ada solusi konkret,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, seperti Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Iman Gunadi, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Dr H Faisal Arif Nasution, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan Muhardi Akbar, pelaku usaha Ir Sugianto Makmur, akademisi USU Dr Arif Rahman, serta perwakilan Ditreskrimsus Poldasu AKP Dr Rismanto J Purba.
Iman Gunadi menyampaikan bahwa konflik geopolitik global turut memengaruhi kondisi usaha, terutama di daerah yang bergantung pada komoditas. “Perang di Timur Tengah berdampak pada peningkatan ongkos produksi. Meski inflasi masih terkendali, pelaku usaha perlu waspada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Sumut menyebutkan, realisasi investasi triwulan I tahun ini sudah mencapai Rp17,4 triliun dari target Rp53 triliun. Ia optimis target akan tercapai dengan dukungan kawasan strategis seperti KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), dan destinasi wisata nasional.
“Kita terus dorong kemudahan investasi. Kendala dokumen perizinan harus diidentifikasi lebih rinci, karena banyak pelaku usaha yang menggunakan jasa konsultan,” jelas Faisal.
Pelaku usaha Ir Sugianto Makmur menilai bahwa pengusaha di Sumut sedang “hancur-hancuran”. Ia menekankan pentingnya dukungan nyata bagi pengusaha agar tidak terus terganggu oleh persoalan teknis dan birokrasi.
“Kita terjebak dalam retorika inflasi, padahal omzet sudah anjlok. Jangan ganggu pengusaha yang sedang bertahan di lapangan,” tegasnya.
Akademisi USU, Dr Arif Rahman, menawarkan tiga solusi strategis untuk memperkuat ekonomi daerah: peningkatan kualitas SDM, pembentukan pusat inovasi berbasis komoditas unggulan Sumut, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah.
Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi dan tata niaga sesuai Permendag No. 55/2022, yang menjadi payung hukum pengawasan niaga di luar kawasan pabean.
Menutup diskusi, AKP Dr Rismanto J Purba dari Ditreskrimsus Poldasu menegaskan bahwa kepolisian hadir menciptakan rasa aman bagi dunia usaha. “Penegakan hukum bukan semata memenjarakan. Tugas kami menjaga situasi tetap kondusif agar ekonomi tumbuh dan masyarakat sejahtera,” tandasnya.
(Dodi Rikardo Sembiring)
