Tukang Sumur Bor Tembung Jadi Korban Dugaan Salah Tangkap Brutal Polsek Medan Tembung. Medan | GeberNews.com – Sumartono (43), warga Tembung yang bekerja sebagai tukang sumur bor, mengungkapkan pengalaman pahit setelah menjadi korban tindakan yang diduga sebagai salah tangkap brutal oleh oknum anggota Polsek Medan Tembung. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 21 November 2025, dan disampaikan langsung kepada GeberNews.com saat ditemui di Medan pada Senin, 8 Desember 2025. Saat kejadian, Sumartono bukan buronan, bukan terduga pelaku tindak pidana, dan tidak terlibat persoalan hukum apa pun. Ia hanya duduk menanti upah kerja. Namun, tanpa sapaan, tanpa peringatan, tanpa menunjukkan identitas maupun surat tugas, sejumlah oknum polisi secara tiba-tiba memiting lehernya, menyeret tubuhnya, lalu melemparkan dirinya ke dalam mobil patroli, sebelum menggiringnya ke kantor polisi bak barang tak bernilai.
“Saya tidak lari, tidak melawan. Tiba-tiba leher saya dipiting, badan saya diseret. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Saya langsung ditangkap begitu saja,” ujar Sumartono dengan suara gemetar menahan emosi.
Sesampainya di Polsek Medan Tembung, perlakuan tidak manusiawi itu berlanjut. Tanpa proses pemeriksaan awal, tanpa klarifikasi identitas, bahkan tanpa pemberitahuan mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya, Sumartono mengaku langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan, seolah-olah dirinya telah dipastikan bersalah. Tidak satu pun petugas memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penangkapannya. Haknya sebagai warga negara terkubur begitu saja di balik prosedur yang diduga dihabisi oleh arogansi kekuasaan.
“Saya rakyat kecil, tidak ngerti hukum. Tiba-tiba sudah di balik jeruji besi. Salah saya apa pun saya tidak tahu,” katanya dengan mata berkaca.
Akibat kekerasan fisik tersebut, leher Sumartono mengalami nyeri hingga nyaris tiga hari lamanya. Akan tetapi, luka terdalam justru mengoyak harga diri dan meremukkan mental keluarganya. Istri dan anak-anaknya mengalami trauma berat saat menyaksikan kepala keluarga mereka diseret dan digiring paksa di hadapan warga. Di lingkungan tempat tinggal, stigma pun langsung tumbuh liar — Sumartono dicap sebagai kriminal, meskipun tidak pernah terbukti melakukan satu pun perbuatan melanggar hukum.
“Nama baik saya hancur. Tetangga melihat saya dibawa polisi dan langsung mengira saya penjahat. Padahal saya cuma bekerja mencari uang halal untuk makan keluarga,” ucapnya dengan nada getir.
Bagi Sumartono, peristiwa itu bukan sekadar tragedi pribadi, tetapi potret buram bagaimana rakyat kecil menjadi pihak paling rentan dipermainkan oleh tindakan arogan aparat yang semestinya mengayomi dan melindungi. Ia menilai perlakuan kasar tanpa prosedur tersebut sebagai bentuk nyata pembantaian terhadap hukum, etika, dan nilai kemanusiaan.
Dengan suara yang semakin tegas, Sumartono meminta Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Divisi Propam Polri, hingga Kapolrestabes Medan turun tangan mengusut tuntas dugaan salah tangkap ini.
“Kalau rakyat kecil bisa dipiting tanpa salah, tanpa surat, tanpa alasan, lalu dimasukkan ke sel seenaknya, besok siapa lagi yang akan jadi korban? Negara tidak boleh tutup mata,” katanya lantang.
Ia mendesak agar kasus tersebut dibuka secara transparan dan para oknum yang terlibat segera dijatuhi sanksi tegas bila terbukti melanggar hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh berubah menjadi cambuk yang selalu mendera rakyat kecil, sementara menjadi selimut pelindung bagi penyalahguna kekuasaan.
“Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan meneror mereka. Menegakkan hukum, bukan menghabisi prosedur. Saya hanya ingin keadilan, supaya kejadian seperti ini tidak menimpa warga lain,” pungkas Sumartono.
Kasus yang menimpa Sumartono kini menjadi cermin tajam ujian moral dan integritas institusi kepolisian — apakah hukum benar-benar hadir sebagai perisai keadilan bagi seluruh rakyat, atau justru menjelma menjadi alat penindasan bagi mereka yang tak punya kuasa untuk membela diri.
(Tim)
