Medan | GeberNews.com — Dugaan kebocoran anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi hingga mencapai Rp450 miliar per tahun menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Sumatera Utara, Usman Ja’far. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai manajemen PDAM Tirtanadi tidak transparan dan jawaban yang disampaikan dalam rapat dinilai tidak rasional serta memalukan.
Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Sumut dengan jajaran manajemen dan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi, Senin (3/11/2025), yang berlangsung panas dan penuh kritik. Usman Ja’far dengan suara lantang menyoroti dugaan kebocoran dana antara Rp400 hingga Rp450 miliar per tahun yang dinilai tidak jelas penggunaannya dan tidak berkontribusi maksimal terhadap keuangan daerah.
“Sampai Rp450 miliar per tahun. Faktanya Bapak hanya menyumbang Rp45 miliar. Kemana duit Rp400 sampai Rp450 miliar itu? Kenapa Dewan Pengawas diam? Kenapa dibiarkan hilang?” tegas Usman Ja’far di hadapan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi.
Politisi PKS itu juga menilai alasan manajemen terkait kebocoran pipa dan penggunaan air untuk pencucian jaringan tidak bisa dijadikan pembenaran atas hilangnya pendapatan besar tersebut. “Masa jawabannya pipa bocor? Berapa lama pipa bocor itu? Bapak nggak punya alat untuk mendeteksi? Di toko online saja banyak alatnya. Jawaban seperti itu tidak rasional!” ujar Usman dengan nada tinggi dan ekspresi kecewa.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari staf PDAM Tirtanadi sendiri, terdapat sekitar 17 persen kesalahan administrasi dalam pencatatan keuangan perusahaan. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal serta tata kelola perusahaan daerah yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.
“Saya dengar langsung dari staf Tirtanadi, ada 17 persen kesalahan administrasi. Kalau Direktur sekarang tidak mampu mengurus Tirtanadi, mundur saja! Mau baru, mau lama, kalau tidak bisa ya mundur,” ujar Usman dengan tegas dan disambut riuh peserta rapat.
Lebih lanjut, Usman menilai kebocoran dana sebesar itu bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencoreng wibawa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di mata publik. Ia mendesak agar jajaran pimpinan dan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi segera bertindak memperbaiki sistem dan menutup celah kebocoran anggaran.
“Kita ini ditonton masyarakat, Pak! Beginikah cara kalian mengurus Sumatera Utara? Apa tidak malu? Jangan tunggu dipaksa baru bergerak. Banyak kebocoran yang harus segera dicari dan diperbaiki!” seru Usman menutup pernyataannya dengan suara bergetar menahan emosi.
Rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya serta jajaran manajemen PDAM Tirtanadi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Direksi maupun Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi atas kritik keras yang dilontarkan para anggota dewan.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/11/2025), belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kebocoran dana dan kritik tajam dari DPRD Sumatera Utara tersebut.
🟥 Tim | GeberNews.com
🗣️ Mengungkap Segala Fakta
